Home » Politik

Politik

  • Darwis Siap Penuhi Ekspektasi Warga KTT

    Oleh : (Ifa), 03 Februari 2015

    TANA TIDUNG – RA Darwis, pria kelahiran Sesayap, 10 Mei 1965 silam ini memiliki harapan besar untuk membangun Kabupaten Tana Tidung. Ia mengklaim telah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan bertekad membawa perubahan dengan maju pada Pemilihan Calon Bupati (Pilbup) KTT yang direncanakan Desember 2015 mendatang.
    Saat

  • PDIP Sebut hanya Miskomunikasi

    Oleh : (ind), 03 Februari 2015

    TENGGARONG- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Yusmardani menegaskan, tak ada perpecahan di tubuh fraksinya. Sampai saat ini, seluruh kader PDIP di DPRD masih menjalin komunikasi yang baik satu sama lainnya.
    Terkait komentar salah satu anggota Fraksi PDIP yang menyatakan adanya perpecahan, ia menegaskan

  • DPR Putuskan Pilkada Diselenggarakan KPUD

    Oleh : .(ant), 03 Februari 2015

    Jakarta - Komisi II DPR memutuskan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sementara atau ad hoc menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada), bukan lagi Komisi Pemilihan Umum.
    “Akhirnya kita putuskan KPUD yang bersifat sementara (ad hoc) sebagai penyelenggara pilkada. Kalau tidak seperti itu, pilkada batal,”

  • PN Jakpus Tolak Gugatan Agung Laksono

    Oleh : (ant), 03 Februari 2015

    JAKARTA—Kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa gugatan kubu Agung Laksono atas kepengurusan partai beringin ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
    “Majelis Hakim PN Jakarta Pusat hari ini mengabulkan eksepsi tergugat (kubu) Aburizal Bakrie,

  • Usung Cabup Kukar, Parpol Harus 9 Kursi

    Oleh : (um714), 03 Februari 2015

    TENGGARONG – Disahkannya Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah segera memberikan warna baru. Banyak perbedaan soal teknis Pilkada yang dihadapi oleh penyelenggara maupun partai politik dan calon perseorangan sebagai peserta Pilkada.
    Mengacu pada undang-undang yang baru saja diteken Prsiden Joko Widodo

  • MK Tolak Uji Materi MD3

    Oleh : KoranKaltara, 13 Oktober 2014
    alt text

    Menurutnya, pembentukan UU MD3 tidak dilakukan setiap 5 tahun sekali. Saat MPR bersidang maka DPR dan DPD berfungsi jadi anggota MPR. Setiap keputusan MPR, maka ketetapan anggota DPR juga.
    “Pengaturan fungsi antara lembaga negara justru akan menyulitkan, pasal 2 ayat 1 UUD. Tata cara pimpinan DPR diatur dalam tatib DPR, tidak bertentangan

  • Tahapan Pilkada di Hentikan

    Oleh : KoranKaltara, 13 Oktober 2014
    alt text

    “Imbauan ini saya sampaikan untuk mencegah agar tak terjadi hal yang tak diinginkan di kemudian hari. Karena itu, seluruh KPU daerah di Kaltara harus hentikan tahapan pilkada, salah satunya tahapan Pilbup Tana Tidung dan persiapan tahapan Pilbup Bulungan,” kata Sanusi kepada Koran Kaltara, kemarin.

    Sementara itu, Ketua KPU