Home » Headline » Konsumen Tetap Terlindungi

Konsumen Tetap Terlindungi

TANJUNG SELOR - Kendati sudah memiliki jajaran pengurus organisasi, keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Kalimantan Utara belum bisa melayani pengaduan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan, berkas dan dokumen kelengkapan yang dikirim ke Kementrian Perdagangan Republik Indonesia masih harus mendapat persetujuan dari Mendagri.
Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) Kaltara, Septi Yustina menjelaskan estimasi proses mendapat persetujuan kurang lebih 30 hari. Dimana setelah mendapat tanda resmi hitam di atas putih tersebut, BPSK Kaltara sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan Tupoksinya. “Ini masih dikirim ke menteri untuk dokumen - dokumennya,” terang Septi.
BPSK sendiri pada tahun ini baru didirikan di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Fungsi BPSK yang terbentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni untuk menjembatani antara keluhan konsumen dengan pelaku usaha. Susunan pengurus BPSK sendiri memiliki 13 tugas dan wewenang yang meliputi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, dan konsolidasi dan lainnya. Sehingga hak konsumen beserta kepuasannya bisa terjamin di Kaltara. Selain itu BPSK juga menjembatani bantuan dari instansi terkait, seperti kepolisian dan pengadilan.
Pada kesempatan itu juga Septi menegaskan, kendati masih menunggu keputusan dari Kementrian, masyarakat tetap bisa melaporkan kepada Disperindagkop Kaltara apabila ada kasus yang merugikan haknya sebagai konsumen. Hal itu dikarenakan Disperindagkop juga dapat beroperasi karena memiliki dasar hukum berupa Undang - Undang tentang perlindungan konsumen.
“Apabila ditemukan kasus - kasus, bisa langsung melaporkan kepada kami,” bebernya.



Lazada Indonesia