Home » Headline » Pemprov Wajibkan Perusahaan Lindungi Karyawan

Pemprov Wajibkan Perusahaan Lindungi Karyawan

Pemprov Wajibkan  Perusahaan Lindungi Karyawan
ILUSTRASI

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), menekankan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi untuk melindungi tenaga kerjanya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Internasional dan Pengawas Tenaga Kerja, Asnawi di sela kegiatan sosiliasasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ketenagakerjaan dan kesehatan, Kamis (10/8).
Setelah pelimpahan kewenangan pengawas ketenagakerjaan dari kabupaten dan kota ke provinsi, Asnawi menekankan kepada ribuan perusahaan agar menjamin perlindungan dan hak-hak karyawannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa regulasi lain yang mengisyaratkan bahwa karyawan harus dilindungi hak-haknya.
“Jadi pelaksanaan SJSN program ketenagakerjaan dan kesehatan di Kaltara, merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Perusahaan harus memberikan jaminan tersebut agar kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa dan materi baik bagi pekerja dan pengusaha, tidak berdampak kepada masyarakat luas,” jelasnya.
Perlindungan karyawan, lanjut Asnawi, merupakan kewajiban bagi semua pengusaha yang memiliki tenaga kerja tanpa terkecuali. Dicontohkan, terkait keikutsertaan karyawan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, harus diakomodir oleh perusahaan.
“Ini penting karena tak hanya aturan yang menegaskan itu. Melainkan untuk melindungi sekaligus memberikan pelayanan kepada tenaga kerja yang ada di Kaltara,” tegasnya.
Dia menjelaskan, sejauh pemantauan Disnakertrans, di provinsi dengan lima kabupaten dan kota ini terdapat ribuan perusahaan yang memiliki karyawan. Mulai dari perusahaan kecil, menengah hingga perusahaan dengan ratusan bahkan ribuan karyawan.
Dari beberapa perusahaan yang dipantau, masih ada 20 persen yang tidak memberikan hak-hak karyawannya baik dari sisi ketenagakerjaan maupun dari kesehatan. “Di Kaltara ini ada sekitar 4000-an perusahaan yang memiliki pekerja. Mulai dari yang kecil-kecil seperti CV sampai perusahaan besar. Masih ada yang ditemukan masalah jam kerja yang tidak sesuai, tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS, termasuk kondisi perusahaan yang tidak bersih dan tidak nyaman bagi pekerjanya,” ungkapnya.
Terhadap perusahaan tersebut, diberikan deadline oleh pemerintah selama tiga bulan. Pemerintah melalui pengawas tenaga kerja memberikan rekomendasi berdasarkan laporan yang ada, agar perusahaan tersebut memberikan hak perlindungan pekerjanya.
“Tentu ada sanksi jika lewat tiga bulan. Sanksinya bertahap mulai dari teguran, bahkan kalau masih belum dilaksanakan bisa saja kita rekomendasikan untuk pencabutan izin,” tegas Asnawi.
Salah satu Pengawas Ketenagakerjaan pada Disnakertrans Kaltara, Indra bahwa SJSN Ketenagakerjaan dan Kesehatan penting untuk dipahami dan dijalankan seluruh pengusaha. Karena hal tersebut sudah diatur dalam berbagai regulasi mulai dari Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-undag RI Nomor 86 Tahun 2013 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
“Artinya ada kewajiban didalamnya di antaranya pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti,” tambahnya. 



Lazada Indonesia