Home » Advertorial » Perspektif Irianto Lambrie Tentang Cara Membangun Wilayah Perbatasan (2-habis)

Perspektif Irianto Lambrie Tentang Cara Membangun Wilayah Perbatasan (2-habis)

Perspektif Irianto Lambrie Tentang Cara Membangun Wilayah Perbatasan (2-habis)
PENEGASAN Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memberikan sumbangsi pemikiran mengenai cara yang tepat membangun perbatasan di hadapan peserta Venas VIII AIHI 2017 di Ruang Serbaguna Lantai 4 Gedung Rektorat Unmul Samarinda, Selasa (10/10)

DALAM perspektif komunikasi dan hubungan internasional, penjagaan terhadap kedaulatan menjadi isu penting yang kerap kali diperbincangkan dalam seminar maupun konvensi nasional hingga dunia. Kedaulatan itu, menurut lulusan Magister Manajemen (S-2) Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda tahun 2000 ini, harusnya diawali dengan penegasan harkat dan martabat negara di wilayah perbatasan.
“Kaltara telah mengalokasikan lokasi gelar pasukan seluas 26.239 hektare, yang tersebar di 6 titik. Yakni Long Layu, Malinau seluas 915,5 hektare; Long Pujungan, Malinau 7.932 hektare; Tinabasan, Nunukan 2.657 hektare; Tau Lumbis, Nunukan 2.657 hektare; Long Midang, Malinau 2.205 hektare; dan Pa Pani, Nunukan 5.234 hektare,” kata pria yang pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Teladan Nomor 4 Balikpapan (lulus 1971) ini.
Kedaulatan juga dibuktikan dengan kedaulatan pada hak dasar, seperti kesehatan. Berdirinya fasilitas pelayanan kesehatan di perbatasan, merupakan bukti kehadiran pemerintah. Salah satu bukti kehadiran Pemprov Kaltara di perbatasan, yakni dibangunnya Rumah Sakit (RS) Pratama di Long Ampung, Malinau dan Long Bawan dan Sebuku, Nunukan.
“Kehadiran Pemerintah juga dibuktikan dengan kehadiran sosok tokoh nasional di wilayah perbatasan, termasuk Presiden saat ini, Joko Widodo yang merupakan sosok luar biasa serta begitu memperhatikan beranda terdepan negara ini, khususnya Kaltara,” papar Irianto.
Dikisahkan Gubernur , dari sisi kerjasama internasional, utamanya di wilayah perbatasan Kaltara, dimulai dengan perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosekmalindo) pada 1985. Lewat perjanjian ini, menelurkan beberapa hal yang dapat dinikmati masyarakat perbatasan. Di antaranya, penjaminan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diperoleh dengan baik.
“Kenikmatan” lain yang diperoleh masyarakat perbatasan, adalah terjaminnya kebutuhan dasar masyarakat yang terisolasi. Pada persoalan ini, kedua negara serumpun itu, bersepakat untuk memberikan kemudahan pelayaran kapal-kapal dari Indonesia, utamanya kapal pengangkut sembilan bahan pokok (Sembako). Ditambah lagi dengan kemudahan perdagangan bagi produk atau makanan olahan dari Kaltara ke Malaysia dan sebaliknya, terutama di wilayah Krayan.
“Juga disetujui untuk dibentuknya tim dari kedua negara guna melakukan pengawasan barang yang masuk ke Indonesia, dan adanya persetujuan untuk merevisi Border Trade Agreement (BTA),” ulas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2004 hingga 2009 ini.
Indonesia- Malaysia juga menyepakati kerjasama penanggulangan kegiatan illegal, salah satunya pencegahan penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). “Saya bersama masyarakat setempat di Nunukan dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) pernah menyusuri sejumlah jalan tikus di sana. Kondisinya cukup menyedihkan, di beberapa titik sempat kami dapati bekas botol minuman keras (Miras) dan lainnya. Barang haram ini, meski tak diproduksi di Malaysia, namun masuknya dari negara produsen lewat Malaysia. Lalu secara ilegal, dipasok ke Indonesia melalui jalan tikus,” urai Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim periode 2005 hingga 2007 ini.
Selain Sosekmalindo, komunikasi internasional antara Indonesia dengan negara sahabat juga direalisasikan melalui kerjasama Heart of Borneo (HoB). (*)



Lazada Indonesia