Home » Advertorial » UPTD atau Cabang Dinas akan Dievaluasi

UPTD atau Cabang Dinas akan Dievaluasi

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara, utamanya Biro Organisasi Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara berharap setiap badan atau dinas di lingkungan Pemprov Kaltara dapat memiliki pemahaman bersama mengenai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal ini, terkait dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Cabang Dinas. Demikian diungkapkan Asisten III Setprov Kaltara H Zainuddin HZ saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pembentukan UPTD dan Cabang Dinas di Lingkungan Pemprov Kaltara, Selasa (17/10) di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara.
Terkait dengan amanat UU No. 23/2014, ada sejumlah kewenangan pemerintah daerah yang dialihkan ke pemerintah provinsi. Yakni, bidang kehutanan, ESDM, pendidikan (khususnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), dan kelautan. “Semua bidang yang dialihkan tersebut, membutuhkan UPTD atau Cabang Dinas. Namun, dalam urusan keorganisasian seperti itu, perlu dilakukan evaluasi dengan tepat fungsi, tepat ukuran. Bukan lagi, seperti dulu, miskin struktur tapi kaya fungsi,” papar H Zainuddin.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setprov Kaltara H Abdul Madjid menuturkan, secara kelembagaan Pemprov Kaltara memiliki 9 biro di sekretariat daerah, 1 sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 21 Dinas Daerah, 5 Badan Daerah dan 4 lembaga fungsi penunjang lain. “Sementara UPT eksisting, ada 16 dari 4 SKPD yang tersebar di 4 kabupaten, dan 1 kota,” kata Madjid.
Adapun UPT tersebut, yakni Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki 5 UPT BPRD, Dinsos 1 UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu di Kabupaten Bulungan. Lalu, Disdikbud memiliki 5 UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan, dan Dishut memiliki 5 UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan. 



Lazada Indonesia