Home » Utama » DLDH Malinau Tak Dilibatkan Proper Perusahaan Tambang

DLDH Malinau Tak Dilibatkan Proper Perusahaan Tambang

DLDH Malinau Tak Dilibatkan Proper Perusahaan Tambang
LOKASI tambang batu bara di Langap-Loreh Kecamatan Malinau Selatan.

MALINAU--Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Malinau mengaku, sampai saat ini belum mengetahui perusahaan-perusahaan tambang yang sudah menjalani Program Penilaian Peningkatan Kerja (Proper).
Kepala DLHD Kabupaten Malinau, Frent Tomi Lukas mengaku belum mendapatkan informasi dari DLHD Kaltara terkait hasil kegiatan tersebut. “Sampai saat ini kami belum dapat informasi perusahaan mana saja yang sudah melaksanakan Proper,” ungkap Tomi saat dikonfirmasi media ini, Senin (6/11).
Proper merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995. Tujunnya, untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungan.
Program itu dilaksanakan tim DLDH Provinsi Kaltara, dengan melibatkan DLHD Kabupaten Malinau untuk Proper perusahaan tambang di Kabupaten Malinau. Namun kenyataannya, pelaksanaan Proper tersebut tidak melibatkan DLHD Kabupaten Malinau.
“Menurut info (DLHD,red) provinsi sudah turun tapi tidak melibatkan kabupaten,” kata Tomi.
Menurut dia, jadwal pelaksanaan memang sudah disampaikan DLHD Kaltara, yaitu pada Oktober lalu. Tapi pelaksanaannya, ternyata DLHD Malinau tidak dilibatkan. Padahal, aturannya cukup jelas menyebutkan bahwa DLHD kabupaten terlibat dalam penilaian kinerja lingkungan perusahaan tersebut.
“DLHD Kabupaten memang perlu terlibat. Sebab selama ini pihak itulah yang berperan secara intensif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan tambang di Malinau. Yaitu PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC), PT Baradinamika Muda Suksws -Mitrabara Adiperdana (BDMA), dan PT Artha Marth Nahakramo (ANMK),” ungkap dia.
Pada tahun ini, kata dia, perusahaan tambang tersebut memiliki banyak masalah pada bidang pengelolaan lingkungaan.
“Nah, dalam penilaian proper, perusahaan akan memperoleh reputasi sesuai pengelolaan lingkungan yang mereka lakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Artinya, penilaian bukan hanya pada kondisi saat penilaian dilakukan. Kondisi-kondisi di luar waktu penilaian atau saat tim terjun ke lapangan, juga jadi bahan penilaian,” tandas dia.
“Komunikasi tidak berjalan dengan baik antara provinsi dan kabupaten. Dalam hal pelaksanaan Proper kami hanya bisa menunggu,” sambung Tomi.
Mestinya, kata dia, DLHD Kaltara merangkul DLHD Kabupaten dalam pelaksanaan program tersebut. “Kami sudah punya SOP. Kalau kami dilibatkan, saya akan menugaskan staf pada saat kegiatan. Ia punya tanggungjawab dan komitmen agar objektif. Tidak ada nego-nego,” tegasnya.
Dia menegaskan, apabila DLDH Kabupaten tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Proper tersebut, maka secara aturan penilaian terhadap perusahaan tersebut tidak sah.
“Secara aturan tidak sah karena sudah jelas harus melibatkan kabupaten/kota,” tegas Tomi. 



Lazada Indonesia