Home » Utama » Dewan Ingatkan Pemkab Soal Serapan Anggaran

Dewan Ingatkan Pemkab Soal Serapan Anggaran

TANA TIDUNG- Masa tutup tahun anggaran 2017 kurang dari dua bulan lagi. Segala pekerjaan yang telah dilakukan akan menjadi bahan evaluasi selama setahun ini. Untuk itu DPRD Kabupaten Tana Tidung (KTT) meminta kepada Pemkab agar setiap pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan efisiensi serta efektif.
Anggota DPRD, Jamhor mengatakan bahwa prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran khususnya di tahun 2018 mendatang dalam perencanaan pembangunan yang telah masuk dalam draft anggaran sudah sesuai dengan pelaksanaan program perencanaan, Untuk itu hanya dibutuhkan penyerapan anggaran yang baik.
“Kalau anggaran tidak diefisienkan dan diefektifkan dikhawatirkan dalam tahun 2018 mendatang kita akan mengalami kesulitan keuangan yang nantinya akan menghambat pembangunan, dengan anggaran dilakukan secara tepat maka bisa dilakukan penghematan anggaran yang berpusat pada program prioritas guna memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini belajar dari defisitnya anggaran di tahun ini mencapai Rp 53 miliar, akan tetapi pembangunan diharapkan tetap berjalan, hanya pola dalam pengelolaan keuangannya yang diubah yakni lebih dipusatkan pada program unggulan menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat secara langsung,” ujarnya, Jumat (10/11) kemarin.
DPRD sendiri kerapkali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan selama setahun atau dalam tahun 2017 ini dengan tujuan memastikan pelayanan benar-benar akan diterima masyarakat sesuai dengan harapan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, artinya perencanaan berupa program unggulan direalisasikan termasuk memastikan mutu dan kualitas pekerjaan sesuai standar yang baik memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
Menurutnya, penyerapan anggaran harus dilakukan melalui Organisasi Perangat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab dengan mengutamakan pada usulan. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal akan menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), imbasnya banyak kebutuhan masyarakat tidak tercover.
Tiap OPD yang ada harus bekerja bersinergi dan bekerjasama dan memastikan agar usulan tidak tumpang tindih dengan usulan pemerintahan desa atau instansi lainnya yang difokuskan pada usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.
“Yang diutamakan penyerapan anggaran benar-benar efektif dan efisien, dan dibutuhkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah termasuk dorongan masyarakat terhadap perencanaan yang dilakukan pemerintah supaya pemerintah bisa termotivasi dalam bekerja,” pintanya. 



Lazada Indonesia