Home » Headline » Dewan Serap Aspirasi Masyarakat

Dewan Serap Aspirasi Masyarakat

TANJUNG SELOR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2018 diproyeksi meningkat lebih dari Rp3 triliun. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Abdul Djalil Fatah, atas analisa yang dilakukan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Pada alokasi APBD 2017 lalu sebesar Rp2,9 triliun, maka prediksi kenaikan APBD untuk tahun anggaran 2018 menjadi sangat relevan dengan rumusan penyusunan APBD. “(APBD 2018) Sekitar 3 (Triliun) ke atas lah itu,” ujarnya kepada Koran Kaltara, Senin (13/11).
Jika alokasi untuk APBD Kaltara bisa ditetapkan sesuai prediksi, maka DPRD mengharapkan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah. Dengan asumsi, konektivitas antar wilayah akan berkontribusi dalam mengurai sejumlah persoalan yang ada di provinsi termuda ini. “Kita berharap 2018 ini anggaran bisa lebih berpihak kepada kepentiangan rakyat banyak terutama seperti infrastruktur,” tuturnya.
Djalil menyatakan, semua Komisi yang ada di DPRD saat ini tengah fokus melakukan komunikasi dengan masing-masing mitra kerjanya. Hal ini penting untuk menginventarisir semua kekurangan selama proses realisasi tahun anggaran 2017 untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi untuk tahun anggaran berikutnya.
“Sekarang kan tahapannya mereka (komisi di DPRD) sedang komunikasi dengan mitra kerja. Dari laporan mitra kerja itu kita lihat nanti,”sebutnya.
Untuk menghindari molornya waktu penetapan, dewan kata Djalil, sudah menyusun jadwal untuk pembahasan APBD 2018. Agar, semua proses bisa berjalan lebih sistematis dan bisa selesai tepat waktu. “Makanya di jadwal yang kita buat ini kan jadwalnya siang malam,” urainya.
Masing-masing komisi juga, lanjutnya, sudah terjun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini untuk memastikan mana saja yang harus jadi prioritas dan mana yang tidak untuk dimasukkan dalam pos anggaran murni 2018.
“Kita berharap aspirasi masyarakat itu bisa terakomodir. Mungkin semua tidak bisa masuk karena melihat kemampuan keuangan daerah kita juga, dan kita memang memilih dan memilah mana yang harus kita prioritaskan,” pungkasnya. 



Lazada Indonesia