Home » Utama » Pelaku Money Politik Bisa Dijerat Hukuman Penjara

Pelaku Money Politik Bisa Dijerat Hukuman Penjara

Pelaku Money Politik  Bisa Dijerat Hukuman Penjara
COFFE MORNING : Assiten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Malinau H. Edy Marwan membuka Coffe Morning Penanganan Pelanggaran Pemilu yang dilaksnakan Banwaslu kaltara Selasa (14/11)

MALINAU - Saat ini, money politic masih menjadi musuh demokrasi. Pada pelaksanaan Pemilu lalu, kecurangan dalam berpolitik sangat banyak. Sayangnya, tidak ada konsekuensi hukum yang jelas, karena Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak memberi kepastian sanksi atas pelanggaran tersebut.
“Pasal larangan ada, tapi sanksi tidak ada. Nah, kami sebagai pengawas bekerja atas dasar UU. Tidak bisa menafsirkan UU. Sekarang sudah berubah. Larangan dan sanksi sudah jelas diatur dalam UU Pemilu yang baru,” ungkap Kordinator Divisi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi Kaltara, H Mumadadah, dihadapan perwakilan partai politik (parpol), Pemerintah Daerah, media dan advokat yang menjadi peserta coffe morning pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu, Selasa (14/11) di Hotel Mahkota, Malinau Kota.
Menurut dia, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah tegas mengatur soal larangan politik uang dan konsekuensi hukumnya.
“Pada UU Pemilu yang baru ini, sanksi hukumnya sudah jelas. Tinggal silahkan dibuka dan dicermati. Pelaku politik uang dapat dikenakan sanksi berupa denda dan kurungan,” tandas dia.
Berkaitan dengan pengawasan, kata dia, UU Nomor 7 Tahun 2017 telah memberi kewenangan lebih terhadap Bawaslu. Dimana, Bawaslu memiliki kewenangan tidak hanya mengeluarkan rekomendasi pelanggaran pemilu. Tetapi, Bawaslu dapat mendiskualifikasi calon legislatif atau paslon kepala daerah.
“UU itu telah menambah kewenangan dan peran Banwaslu. Sekarang, Banwaslu bisa memutuskan. Tidak hanya rekomendasi seperti dulu,” terang Mumadadah.
Dengan bertambahnya peran dan kewenangan tersebut, kata dia, Sumber Daya Manusia (SDM) Banwaslu sekarang ini, terpilih dengan kualifikasi jauh lebih baik.
Dia mengajak seluruh pihak, masyarakat, parpol dan seluruh elemen masyarakat terlibat melakukan pengawasan, agar demokrasi berjalan sehat dan bersih. Sehingga dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengotori pelaksanaan demokrasi Pemilu.
“Karena personil kami terbatas. Tidak mungkin kami bisa melakukan pengawasan sampai detil. Maka, disinilah perlunya keterlibatan kita semua. Ada pelanggaran laporkan pada kami untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Selain melaksanakan coffe morning bersama parpol, Pemerintah Daerah, media dan advokat pada Selasa (14/14) , Banwaslu Kaltara juga telah melaksanakan seminar, pada Senin (13/11). Seminar tersebut diikuti para guru, kepala sekolah, organisasi pemuda, masyarakat serta mahasiswa dan kalangan akademisi.
Ketua Panitia Kegiatan Rusdi, SE mengungkapkan, kegiatan seminar tersebut dilaksanakan agar publik mengetahui dan memahami berbagai pelanggaran dan penyelesaian atau penanganan sengketa Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
“Kegiatan serupa akan dilaksanakan Besok (Rabu, hari ini) di KTT dan terakhir di Bulungan,” jelasnya.
Terpisah, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Malinau H. Edy Marwan mengungkapkan bahwa kegiatan itu sangat penting, agar dapat memperkuat pemahaman bagi aparat hukum, politisi maupun penyelenggara pemilu terhadap berbagai persoalan Pemilu. Terutama aturan hukum, pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu.



Lazada Indonesia