Home » Politik » Pemda Perlu Mendata Penghayat Kepercayaan di Kaltara

Pemda Perlu Mendata Penghayat Kepercayaan di Kaltara

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengabulan gugatan penghayat kepercayaan tentang kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon mengatakan, jika merujuk pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945, konteks putusan yang dikeluarkan oleh MK itu sudah benar. Oleh karenanya penting bagi Pemda untuk cepat merespons putusan itu apabila Petunjuk Teknis (Juknis) sudah dikeluarkan oleh pusat.
“Ya sesuai ketentuan UUD 1945 warga dijamin haknya oleh pemerintah, termasuk kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya,”ujarnya saat ditemui Koran Kaltara, Selasa (14/11).
Ke depan, Pemda melalui Kementerian Agama diharapkan bisa menjalankan jaminan secara administratif yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui putusan MK. Dengan melakukan pendataan serta sosialisasi secara intens ke daerah-daerah yang dianggap masih ada penganut kepercayaannya.
“Pasca keputusan MK bahwa bagi warga negara yang tidak memiliki agama dijamin haknya secara administrasi kependudukan. Maka, kewajiban pemerintah daerah utamanya Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan dan mendata setiap warga di daerah masing-masing,”tuturnya.
Marten juga berharap, penyesuaian data administratif para penghayat kepercayaan bisa tercatat secara valid. Agar, para penganut kepercayaan bisa tertib administratif dan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Seperti pembuatan KTP, BPJS, Layanan Pendidikan dan beberapa model hak administratif lainnya.
“Sepanjang sudah ada petunjuk teknisnya diharapkan agar menyesuaikan data kependudukan dalam kolom KK dan KTP dapat diisi sesuai aliran kepercayaan,”imbuhnya.
Di Kaltara, tidak terdata secara pasti apakah ada warga yang berstatus penghayat kepercayaan atau tidak. Namun, sesuai histori, beberapa daerah pedalaman di provinsi termuda ini pernah dihuni oleh masyarakat dengan keyakinan khusus.
“Kalau saya pribadi juga tidak tahu, tapi menurut cerita yang saya dengar pernah ada. Maka dari itu pemerintah daerah nantinya harus bisa masuk ke daerah-daerah itu,”katanya lagi.
DPRD juga mengatensi, agar pendataan dilakukan secara komperehensif dengan tujuan validasi data para pengahayat kepercayaan. Artinya, putusan MK ini harus tetap mengacu pada Pancasila UUD 1945 sebagai dasar.
“Kita berharap semua berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,”pungkasnya. 



Lazada Indonesia