Home » Politik » Panwaslu Awasi Dana Kampanye Paslon

Panwaslu Awasi Dana Kampanye Paslon

Panwaslu Awasi Dana Kampanye Paslon
Sulaiman

TARAKAN – Ketua Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tarakan, Sulaiman mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan aliran dana sumbangan kampanye Pasangan Calon (Paslon). Karena di dalam aturan sudah jelas bahwa sumbangan secara pribadi maupun badan usaha ada batasannya.
Menurutnya, untuk bisa memberikan sumbangan dana kampanye bagi paslon walikota dan wakil walikota Tarakan yang bertarung pada 2018 nanti, ada batasan maksimal yang harus dipatuhi.
Di antaranya, untuk pemberian sumbangan dana kampanye untuk paslon dari pribadi maksimal hanya sebesar Rp 75 juta, sedangkan badan usaha maksimal sebesar Rp 750 juta.
“Jika melebihi batasan yang sudah ditentukan itu adalah pelanggaran, dan dapat diproses. Sumber dana paslon kita pantau, baik itu batasan dan juga aliran dana yang masuk,” terangnya, belum lama ini.
Menurutnya, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Pengeluaran Dana Kampanye (LPSDK), maupun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tidak hanya sekedar kewajiban paslon. Namun pelaporan itu harus bisa dipertanggungjawabkan melalui hasil audit lembaga independen.
Semua pelaporan yang dilakukan paslon di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu akan mendapatkan salinan. Dengan tujuan sebagai pegangan pengawas untuk mengetahui kesinkronan antara dana kampanye yang masuk dan keluar dengan kegiatan kampanye yang dilakukan.
“Harapan kita, sumber dana paslon bisa tercatat dengan administrasi yang baik. Pencatatan itu yang dilakukan pada semua kegiatan sepanjang tahapan kampanye berlangsung,” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan Sulaiman, untuk mencegah supaya tidak terjadi kecurangan, pihaknya akan melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi maupun mencari informasi sebanyak-banyaknya, bahkan kritikan kepada instansi yang dipimpinnya.
“Misalnya ada laporan bahwa di Kelurahan Karang Anyar sangat padat, maka kita akan melakukan pemetaan dengan melakukan sosialisasi. Kalau perlu per RT dengan mengatakan jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Selain itu masukan juga sebagai acuan memperkuat strategi untuk melakukan pengawasan, meskipun kita juga sudah memiliki strategi sendiri,” ungkapnya.
Selain melakukan pengawasan, Panwaslu juga harus patuh terhadap kode etik sebagai rambu-rambu dalam menjalankan tugas, sehingga petugas Panwaslu tidak bisa asal-asalan dalam melakukan pengawasan.
“Ketika kami tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka pengawasan kode etik yang akan memutuskan pekerjaan kami. Kalau ada laporan harus ada keputusan. Kalau kita salah juga harus diingatkan, supaya bisa bekerja dengan baik,” pungkasnya. 



Lazada Indonesia