Home » Headline » Pertegas Identitas Penduduk di Tapal Batas

Pertegas Identitas Penduduk di Tapal Batas

TANJUNG SELOR – Identitas kependudukan di wilayah perbatasan, khususnya di Kaltara menjadi salah satu tema sentral dalam upaya memperkuat kedaulatan negara. Bukan hal baru lagi bagi warga Indoesia di perbatasan mempunyai identitas negara Malaysia. Apapun alasannya, pemerintah harus mempertahankan rakyatnya dari penguasaan negara lain.
Namun upaya tersebut belum selaras dengan fenomena pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat perbatasan. Pasalnya, banyak dari mereka yang enggan membuat membuat KTP. Alasan yang paling mencuat adalah rentang kendali pengurusan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
Untuk di Kaltara sendiri, terdapat beberapa lapisan masyarakat yang ditengarai sulit untuk memperoleh akses terhadap administrasi kependudukan. Hal ini secara umum dikarenakan persoalan jarak yang cukup jauh antara pemukiman dengan instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terdekat. Pusat mukim masyarakat ini tersebar di sejumlah wilayah di Kaltara, dan paling banyak berada di perbatasan dan pedalaman.
Kepala Disdukcapil Kaltara, Samuel Parrangan menilai persoalan belum lengkapnya administasi kependudukan di daerah perbatasan dan pedalaman, saat ini sudah mulai berkurang. Hal ini dikarenakan sistem jemput bola yang diterapkan, berlangsung lebih masif dibandingkan sebelumnya. Yakni selain mendatangi langsung, surat–surat pun langsung bisa diserahkan keesokan harinya.
“Modelnya yang sekarang kami terapkan adalah langsung jadi di tempat. Terutama akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta keluarga. Tapi kalau yang belum punya KTP, baru sebatas perekaman karena memang harus dicetak melalui Disdukcapil terdekat,” terang Samuel.
Terkait lokasi titik yang sudah di sasar tahun ini, Samuel mengatakan terdapat di tujuh titik. Yakni empat titik di Kabupaten Nunukan dan tiga titik lainnya di Kabupaten Malinau. Dari keseluruhan titik tersebut, dokumen kependudukan baru yang dibuat jumlahnya di atas 1000 surat. Jumlah yang dibuat tersebut menyesuaikan dengan jenis surat yang dibutuhkan dan kuantitas penduduk itu sendiri.
“Terakhir dilakukan di Tulin Onsoi. Sebelumnya di Kecamatan Krayan ada tiga titik dan Malinau ini tiga titik. Untuk Malinau tepatnya di daerah hulu Malinau Selatan. Setiap titik paling sedikit ada dua ratus permintaan,” jabarnya.
Samuel juga memastikan upaya serupa akan tetap dilaksanakan tahun depan. Hal ini dikarenakan persoalan keterbatasan akses yang masih menjadi kendala administrasi kependudukan, memang membutuhkan alternatif khusus. “Karena program ini merupakan inovasi Disdukcapil, makan untuk tahun depan kami pastikan terus dilaksanakan. Sehingga yang di pedalaman dan perbatasan tidak perlu kesulitan, dinas di sana pun jadi bisa terbantu,” tutup Samuel. 



Lazada Indonesia