Home » Utama » Hetifah Usul Dibuat Stand Perekaman e-KTP

Hetifah Usul Dibuat Stand Perekaman e-KTP

TARAKAN- Permasalahan e-KTP yang masih terkendala dengan blangko karena masih kekurangan di bebeapa daerah menjadi perhatian khusus Komisi II DPR RI. Dalam rapat kerja dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum lama ini, masalah blangko ini pun disampaikan untuk bisa dicarikan solusi bersama.
Salah satu hal mendasar lainnya, Anggota Komisi II DPR RI Hetifah menambahkan, adalah berkenaan dengan kesulitan warga Kaltim-Kaltara dalam melakukan perekaman e-KTP. Hasilnya, dalam rapat kerja tersebut ia memastikan akan bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil untuk membuka stand perekaman.
“Untuk di Kaltim dan Kaltara, saya akan mengupayakan dan bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil untuk melayani perekaman dan pencetakan e-KTP. Tadi Pak Dirjen juga sudah menawari. Ini agar memudahkan masyarakat,” kata Hetifah, disampaikan dalam siaran persnya.
Selain itu, terkait masalah blangko ia pun juga menjamin pembuatan e-KTP akan berjalan lancar. Menurut politisi Partai Golkar ini, Kemedagri telah mengupayakan pemenuhan blangko e-KTP diberbagai daerah.
“Untuk di Kabupaten Kubar saya berterima kasih Dirjen Dukcapil sudah memenuhi aspirasi yang kita sampaikan. Kini mereka sudah bisa merekam e-KTP. Hanya saja, kami masih kekurangan 10.000 blangko untuk di Kubar,” kata Hetifah.
Tidak hanya blangko, Hetifah pun juga menyampaikan ada beberapa alat perekaman yang rusak sehingga memperlambat proses perekaman. Hal ini banyak dikeluhkan kepala-kepala daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
“Saya juga menerima banyak keluhan terkait alat perekaman yang rusak ini, saya harapkan segera ditindaklanjut untuk tidak menghambat proses perekaman data untuk e-KTP,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Zudan Arif Fakhrullah, Dirjen Dukcapil mengakui bahwa kerusakan alat perekam sering kali menghambat proses perekaman e-KTP. Ia meminta kesediaan Pemerintah Daerah untuk membantu membeli alat tersebut.
“Ini jika Pemda berkenan, bisa menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk membantu membeli alat. Nanti diusulkan dulu ke pusat melalui DAK agar bisa disetujui,” kata Zudan.
Zudan menambahkan bahwa hingga saat ini, data wajib KTP di Indonesia ada sebanyak 189.630.855. dari jumlah itu, yang sudah merekam ada sebanyak 178.580.721. Jadi, pencapaian perekaman e-KTP sudah 96,4 persen.
Sementara, terkait untuk pengadaan blangko, Zudan pun menerangkan pengadaan di tahun 2017 sebanyak 25,9 juta. Sedangkan untuk tahun 2018 akan diadakan 16 juta keping blangko melalui mekanisme e-catalog.
“Dengan jumlah yang sudah kita paparkan ini, dipastikan pada 2018 mendatang seluruh penduduk sudah menggunakan e-KTP dan masalah yang ada saat ini sedang dalam tahap penyelesaian,” tutupnya. 



Lazada Indonesia