Home » Utama » Buang Limbah di Sungai, KPUC Bakal Disanksi

Buang Limbah di Sungai, KPUC Bakal Disanksi

Buang Limbah di Sungai, KPUC Bakal Disanksi
Limbah KPUC mencemari sejumlah anak sungai di sekitar kawasan tambang.

MALINAU- Teguran bahkan sanksi keras tampaknya bakal diberikan Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Malinau terhadap PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC), perusahaan tambang yang beroperasi di Malinau Selatan.
Akibat dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang ini pada Jumat (1/12) dini hari sekitar pukul 02.00 Wita, pekan kemarin. Pihak KPUC tertangkap basah membuang air yang diduga kuat belum diolah sebagaimana mestinya, alias masih berupa air limbah dari Tempat Penampungan (TP) 7.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Malinau, Frent Tomi Lukas, saat dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil kembali PT KPUC untuk dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran lingkungan tersebut. “Kami lagi buat surat panggilan. Akan kami panggil kembali mereka (KPUC),” tegas. Namun demikian teguran keras sudah dilayangkan pihaknya pada pihak perusahaan.
Tomi tampak geram atas kelakuan perusahaan tersebut. Pasalnya, nasehat, peringatan dan teguran pada KPUC bukan sekali dua kali diberikan. Demikian juga pemanggilan khusus untuk mengingatkan agar mereka melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Terutama mengolah limbah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan undang-undang. “Kami panggil kembali mereka. Saya mau tahu, apa lagi alasan mereka!” tegas Tomi.
Manager PT KPUC Doni Nababan sempat membantah adanya pembuangan limbah tersebut. “Saya nggak copied (tahu) masalah itu. KPUC hanya buang air limbah yang sudah diolah dengan cara penawasan,” jawabnya melalui pesan Whatsapp pada media ini, Selasa (5/12) siang kemarin.
Ia mengaku belum menerima laporan terkait hal tersebut dari pihak DLHD. “Coba hubungi ekternal (relationship) KPUC,” suruhnya. Manager Ekternal KPUC, Sufit Christofer saat dikonfirmasi tak memberi penjelasan. “Ia nanti mau dicek dulu,” jawabnya melalui pesan whatsap Selasa petang, kemarin.
Anggota LSM Lintas Sembilan, Machmud Bali meminta keseriusan DLHD Malinau dan DLHD Kaltara untuk menindak tegas KPUC sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, tegasnya, selain sudah melanggar undang-undang lingkungan hidup, pelanggaran kemarin pun sudah mengkhianati perjanjian atau kesepakatan bersama antara perusahaan tambang termasuk KPUC di dalamnya dengan pemerintah melalui DLHD dan masyarakat yang diwakili antara lain oleh Forum Pemuda Peduli Malinau. 



Lazada Indonesia