Home » Headline » Dana Transfer ke Kaltara 2018 Rp6,338 Triliun

Dana Transfer ke Kaltara 2018 Rp6,338 Triliun

Dana Transfer ke Kaltara 2018 Rp6,338 Triliun
TERIMA DIPA : Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menerima DIPA 2017 dari Presiden RI, Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (6/12).

JAKARTA – Bertempat di Istana Bogor, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie menerima daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 untuk Kaltara, Rabu (6/12). Berdasarkan rekapitulasi alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa untuk tahun anggaran 2018, se-Kaltara menerima dana sebesar Rp6,338 triliun atau meningkat sekitar Rp160 miliar dibandingkan nilai DIPA tahun 2017, senilai Rp 6,17 triliun.
Meski secara keseluruhan mengalami kenaikan, dikatakan Irianto, khusus dana untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara justru turun. Jika di DIPA sebelumnya (2017), Pemprov Kaltara mendapatkan alokasi dana transfer sebesar Rp1,9 triliun, pada 2018 mendatang menurun menjadi Rp 1,882 triliun.
Lebih lanjut, gubernur mengungkapkan, selain untuk pemprov, dalam DIPA yang diterima tersebut, juga termasuk dana transfer kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kaltara. Termasuk juga dana desa, yang tahun 2018 mengalami kenaikan.
Dirincikan, Pemerintah Kabupaten Malinau memperoleh dana transfer tertinggi yaitu sebesar Rp1,23 triliun. Kemudian Nunukan memperoleh Rp1,02 triliun sama dengan tahun ini. Sementara untuk Bulungan Rp901 miliar atau naik dibandingkan 2017 sebesar Rp836,91 miliar, Tarakan Rp 717,450 miliar, naik cukup signfikan dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp 577,09 miliar.
Selanjutnya kepada Kabupaten bungsu di Kaltara, yaitu Kabupaten Tana Tidung memperoleh sebesar Rp578,31 miliar naik sedikit dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 573,55 miliar. Di antara dana transfer empat kabupaten di Kaltara, termasuk di dalamnya adalah dana desa yang tahun ini mendapatkan alokasi Rp387,688 miliar untuk semua desa di 4 kabupaten. Jumlah ini meningkat dibandingkan dana desa pada 2017, sebesar Rp369,938 miliar.
“Alhamdulillah, untuk tahun 2018 mendatang nilai DIPA kita mengalami kenaikan. Selain karena dana desa yang meningkat, kenaikan ini juga tidak terlepas dari upaya kerja keras kita selama ini,” ujar Irianto.
Seperti tahun sebelumnya, pemerintah, lanjut gubernur, berinisiatif menyerahkan DIPA 2017 lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat. Terpenting sesuai pesan Presiden RI bisa segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pengarahannya, ungkap gubernur, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal. Antara lain, meminta agar seluruh jajarannya baik di pusat maupun di daerah untuk menyederhanakan pelaksanaan APBN. Yaitu berorientasi kepada hasil, bukan justru mengutamakan prosedur dan administrasi.
Yang kedua, arahannya, presiden meminta memperkuat sinkronisasi dan integrasi APBN, APBD dan Dana Desa. “Ketiga Bapak Presiden meminta agar lakukan perencanaan dan penganggaran secara fokus. Artinya prioritaskan pada belanja publik yang hasilnya langsung dan nyata dirasakan masyarakat,” tegas gubernur mengutip arahan Presiden Jokowi.
Arahan lainnya, Perda APBD diharapkan agar ditetapkan tepat waktu. Sehingga sejak awal tahun masyarakat sudah dapat memperoleh manfaat belanja APBD. “Bapak presiden juga menginginkan adanya efisiensi, Menteri dan Kepala Daerah, agar melakukan pengecekan sejak penyusunan RKA/RKL. Ini dilakukan agar belanja benar-benar difokuskan pada kegiatan inti. Bukan pada kegiatan pendukung, seperti yang sudah terjadi di masa lalu hingga sekarang. Jika tidak sesuai dengan fokus prioritas agar direvisi,” urainya.
Kemudian terkait dengan Dana Desa, kembali agar diarahkan kepada kegiatan yang bersifat padat karya untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas di pedesaan. Sehingga dapat mencegah sekaligus mengurangi urbanisasi. “Tahun 2018 merupakan tahun dilaksanakannya beberapa kegiatan strategis nasionai, seperti Asian Games, Pilkada serentak dan dimulainya tahapan Pilpres dan Pileg 2019. Jajaran pemerintahan diminta Presiden tetap fokus bekerja, para ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis Pilkada,” tandasnya.
Untuk diketahui, belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kementerian/lembaga sebesar Rp 847,4 triliun dan non kementerian/lembaga senilai Rp 607,1 triliun.
Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah. 



Lazada Indonesia