Home » Utama » Dua Kasus Korupsi Mulai Disidangkan

Dua Kasus Korupsi Mulai Disidangkan

Dua Kasus Korupsi Mulai Disidangkan
H. Yudi Triadi

MALINAU - Sidang kasus korupsi pada proyek pembangunan rumah layak huni tahun 2013 dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sempayang tahun 2013 mulai bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda. Sidang perdana dengan agenda dakwaan digelar pada Selasa pekan lalun.
“Nah, sidang selanjutnya, saksi akan digelar pekan ini,” ungkap Kasi Pidana Khusus, Romzah Septiawan SH didampingi 2 jaksa penuntut yang melaksanakan persidangan pekan kemarin di Pengadilan Tipikor Samarinda.
Sidang selanjutnya, sambung Romza Septiawan, sidang saksi akan di gelar pada Jumat pekan ini. “Sidang selanjutnya digeser ke hari Jumat. Dua kali sidang untuk dua kasus,” terangnya. Sejumlah saksi sudah disiapkan oleh jaksa penuntut terkait dengan kasus korupsi yang mulai dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada akhir tahun 2017.
Pelaku kasus TPA Sempayang 2013 dan proyek pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) 2013 telah ditahan. Bersamaan dengan itu, berkas perkara korupsi kedua proyek tersebut telah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Malinau ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kamis (14/12) lalu.
“Hari ini sudah kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Malinau melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Romzah Septiawan melalui telepon seluler dari Samarinda.
Di antara para tersangka, terdapat pihak kontraktor dan PPK kegiatan. Pada kasus korupsi proyek Pembangunan TPA, jaksa sudah nenetapkan 3 tersangka. Hanya kontraktornya sudah ditahan lebih dulu. “Karena tersangkut kasus hukum lain,” imbuh Romzah.
Kemudian pada kasus pembangunan rumah layak huni, 2 tersangka yang merupakan PPTK kegiatan hanya ditetapkan sebagai tahanan kota. Disinggung soal identitas tersangka, Romza hanya memberitahukan inisial. Untuk kasus pembangunan TPA, ada dua tersangka berinisial SD dan SH. Sedangkan untuk pembangunan RLH, ada tiga tersangka, yakni HR, DP dan AS.
“Untuk tersangka yang lebih dahulu ditahan itu, nantinya akan menjalani dua persidangan. Artinya, kasus pertamanya tidak akan mempengaruhi proses persidangan perkara korupsi yang kita tangani ini,” jelasnya.
Terkait dengan jadwal persidangan, Kasi Pidsus ini belum dapat memastikan. “Jadwal kami menunggu penetapan dari Pengadilan Tipikor. Mudah-mudahan bisa dijadwalkan lebih cepat,” ungkapnya.
Dalam sidang JPU mendakwa para tersangka tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 UU No 31 tahun 99 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pidana korupsi. Melalui pasal ini, para tersangka dapat dikenakan hukuman minimal 4 tahun penjara sesuai dengan pasal 2 atau atas dasar pasal 3 dengan hukuman minimal 1 tahun penjara.
Kasus korupsi TPA Sempayang mulai ditangani kejaksaan sejak pertengahan tahun lalu. Demikian juga kasus perkara korupsi proyek pembangunan RLH tahun 2013.
Seperti diberitakan media ini sebelumnya, proyek TPA Sempayang telah menimbulkan kerugian negara sekitar Rp430 juta lebih. Tapi kerugian yang muncul akibat kelebihan pembayaran tersebut saat ini sudah dikembalikan ke negara.
Adapun proyek pembangunan RLH menimbukan kerugian negara sekitar Rp800 juta lebih. Penyidikan terhadap dua kasus dugaan korupsi tersebut dialkukan sejak awal akhir tahun 2016. Proyek pembangunan rumah layak huni (PRLH), adalah proyek pembangunan rumah tipe batako yang merupakan kegiatan fasilitasi dan simulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
Kasus rumah layak huni ini merupakan kegiatan tahun 2013, yang dilaksanakan di Malinau dan merupakan kegiatan dari pemerintah provinsi (Kaltim). Kasus kedua, perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengerjaan konstruksi peningkatan kinerja Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kegiatan ini merupakan kegiatan tahun 2013 yang berasal dari Pemprov Kaltim.
Penyelidikan proyek PRLH dimulai dengan penerbitan surat penyelidikan dengan nomor Print-187/Q,4.21/Fd.1/04/2017 untuk. Sedangkan untuk proyek TPA, penyelidikan dimulai dengan sprint nomor 119/Q.4.21/Fd.1/03/2017.
Perkara TPA dikeluarkan lebih dahulu. Terhitung mulai 13 Maret lalu. Kemudian, untuk rumah layak huni dikeluarkan pada bulan berikutnya, 10 April. Setelah dilakukan penyelidikan, kami menemukan pencerahan untuk meningkatkannya ke proses penyidikan.
Untuk perkara rumah layak huni melalui surat Print-381/Q.4.21/Fd.1/2017 yang dikeluarkan pada 21 Juli 20017 lalu. Kejaksaan juga telah menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek PRLH sebanyak tiga orang. Penetapan tersangka dilakukan pada minggu ke-3 bulan November lalu. Sementara untuk kasus TPA pihak kejaksaan sudah menetapkan dua orang tersangka. 



Lazada Indonesia