Home » Utama » Ince: Kami Mendapatkan SK Hanura Tidak Gratis

Ince: Kami Mendapatkan SK Hanura Tidak Gratis

TARAKAN- Pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kantor KPU Tarakan sempat memanas. Bukan hanya dikarenakan jadwal saja, melainkan saling klaim kepemilikan Surat Keputusan (SK) Partai Politik (parpol).
Pada saat pasangan Badrun-Ince mendaftar dan menyerahkan berkas di KPU, pihak KPU kemudian melakukan pemeriksaan berkas. Dalam pemeriksaan SK Partai Hanura, sempat terjadi kericuhan.
Bagaimana tidak, selain mengembalikan berkas Hanura kepada pasangan Khairul-Effendy, KPU juga mengembalikan berkas Hanura dari pasangan Badrun-Ince. “Saya sudah mengikuti proses mulai tingkat bawah sampai ke DPP. SK terakhir yang dikeluarkan itu untuk kami. Kalau ada pasangan lain yang menerima SK itu, bohong,” tegas bakal calon Wakil Wali Kota, Ince A Rifai saat berada di Kantor KPU Tarakan, Rabu (10/1).
Menurutnya, SK yang pihaknya pegang adalah asli dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Hanura. Sehingga, jika KPU menerima SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wasekjen, harus ditolak. “Seharusnya tadi itu bapak sudah tolak. Karena berdasarkan Undang-Undang. Bilamana ada SK yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum dan Sekjen, juga harus ditolak. Saya hanya mau meluruskan saja. Kalau masalah perahu, kami sudah cukup. Tetapi ini masalah harga diri,” ujarnya.
Lebih lanjut Ince, pihaknya telah menerima SK Hanura 8 November 2017 lalu yang diserahkan langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Pemilu. “Saya berbicara yang benar. Saya terima ini barang tidak gratis. Walaupun ada hubungan keluarga. Tetapi saya tidak mau dizolimi. KPU harus mengambil sikap,” terangnya.
Dirinya menganggap bahwa SK yang didapatkan sudah sesuai prosedur. Sehingga, jika ada yang mengatakan ada revisi atau pembatalan, harus ada dasar hukumnya. “Apa dasar hukumnya. Itu yang saya mau tanyakan. Saya catat kata-katanya bapak. Jangan sampai Hanura masuk ke paslon lain. Karena ada yang punya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Tarakan, Teguh Dwi Subagyo mengatakan, pada prinsipnya syarat calon harus lengkap. Sehingga berkas yang belum lengkap dikembalikan. Pihaknya juga diberi waktu untuk memantapkan dan mempertanggungjawabkan keputusan. “Kami akan mengambil keputusan yang terbaik. Jadi jangan khawatir,” kata Teguh. 



Lazada Indonesia