Home » Politik » Dewan Sesalkan Penerbangan ke Krayan Dihentikan

Dewan Sesalkan Penerbangan ke Krayan Dihentikan

Dewan Sesalkan Penerbangan  ke Krayan Dihentikan

TANJUNG SELOR - Penerbangan dengan rute Nunukan-Krayan dihentikan untuk sementara waktu akibat macetnya alokasi anggaran untuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA).
Hal itu imbas dari deadlocknya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018.
Mengetahui hal tersebut, DPRD Kaltara pun sangat menyayangkan jika moda transportasi yang sudah menjadi urat nadi warga perbatasan itu berhenti melayani kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon mengatakan, harusnya Pemkab Nunukan bisa mempertimbangkan sejumlah efek domino dari lambatnya proses penetapan APBD 2018. Apalagi, implikasinya menyasar pelayanan publik seperti yang terjadi saat ini.
“Terlambatnya pengesahan APBD Kabupaten Nunukan memang akan berimbas secara langsung terhadap kelancaran transportasi udara bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan, karena menyangkut subsidi ongkos angkut orang dari Pemerintah Kabupaten Nunukan,” jelasnya, Jumat (12/1) kemarin.
Jika keberangkatan ke daerah yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia itu terhenti. Maka akan menimbulkan sejumlah problem. Salah satunya adalah mobilitas barang kebutuhan masyarakat yang ada di Krayan dipastikan macet. Kondisi seperti inilah yang menurut dia memmbuat masyarakat tak jarang beralih menggunakan barang-barang Malaysia.
Selain itu, kemungkinan besar harga barang kebutuhan di Krayan juga diprediksi akan “terbang tinggi” seiring dengan minimnya stok barang. Persoalan seperti ini lah yang dianggap Marten harusnya jadi prioritas Pemprov dalam konteks “intervensi” terhadap daerah Kabupaten/kota.
“Jangan sampai kebutuhan masyarakat di perbatasan itu menjadi sulit,”harap dia.
Ditambahkannya, ke depan mesti ada skema alternatif untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Sebab selama ini ,menurut Marten, beberapa layanan dasar kerap macet akibat terbentur kebijakan yang sifatnya administratif.
“Kita ke depan ada alternatif kebijakan yang bisa ditempuh oleh masyarakat, dengan harapan layanan kepada mereka tetap bisa berjalan,”katanya.
Marten pun berharap persoalan deadlocknya penetapan APBD Kabupaten Nunukan bisa segera rampung dalam waktu dekat. Agar, persoalan yang ditimbulkan akibat masalah tersebut juga bisa segera tuntas.
“Kita berharap dalam waktu dekat antara Pemeritah Kabupaten dan DPRD dapat menyelesaikan proses tahapan pembahasan APBD tahun anggaran 2018 sampai pengesahan dengan baik,”tuntasnya. 



Lazada Indonesia