Home » Politik » Heboh Mahar, Tokoh Politik Kompak Membantah

Heboh Mahar, Tokoh Politik Kompak Membantah

JAKARTA – Pernyataan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Matalitti, yang mengklaim dimintai mahar politik Rp 40 miliar agar dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2018 berbuntut panjang.
Selain pihak Gerindra sendiri yang membantah, sejumlah tokoh yang pernah diusung oleh partai besutan Prabowo Subiyanto ini beramai-ramai mengeluarkan sanggahan.
Ketua Bidang Politik DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria justru mengklaim bahwa Partai Gerindra lah yang mencari uang untuk para pasangan calon yang diusung.
“Enggak ada itu. Kami sudah paham aturan, enggak ada mahar-mahar,” kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1).
Riza menuturkan rata-rata calon yang diusung Gerindra dalam pilkada 2018 “tidak punya uang” untuk maju.
Riza mencontohkan, saat partainya mencalonkan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Menurut dia, Gerindra saat itu merogoh kocek Rp 62,5 miliar untuk mendukung pasangan Jokowi-Ahok.
Menurutnya, batalnya pengusungan La Nyalla bukan karena mahar politik, tapi berdasarkan musyawarah dengan koalisi partai lain.
“Harus dipahami Partai Gerindra tidak bisa mengusung sendiri. Untuk itu dalam beberapa kasus kita harus mendengar pendapat dari beberapa koalisi,” katanya.
Riza menegaskan, pihaknya tidak bisa memaksakan partai koalisi untuk mendukung pilihan Gerindra. Sebab koalisi, kata dia, harus dihormati segala pendapat dan keputusannya.
“Teman-teman koalisi lain punya pilihan lain harus hormati. Sehingga Gerindra sendiri jadinya, kemudian memutuskan dukung Gus Ipul. Saya yakin La Nyalla memahami,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan persoalan dengan La Nyalla, Gerindra akan melakukan mediasi untuk mencapai musyawarah mencapai mufakat.
“Terkait langkah hukum, kita lakukan silaturahmi, mediasi, melakukan cara untuk menyelesaikan masalah mufakat. Saya yakin masalah partai dengan kader bisa diselesaikan mufakat,” ucapnya.
Sementara itu, bantahan serupa juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies yang pernah diusung oleh Gerindra dan PKS dalam Pilkada DKI 2017 mengaku tidak pernah memberikan mahar agar diusung sebagai calon kepala daerah. Bahkan Gerindra, menurut Anies, juga tidak pernah meminta mahar politik.
“Enggak ada (mahar politik). Duit dari mana saya?” kata Anies, Jumat (12/1).
Menurut Anies, ketika diusung oleh Partai Gerindra dan PKS di Pilkada DKI Jakarta 2017, tidak ada syarat khusus yang diajukan. Baik itu berupa membayar sejumlah uang ataupun perjanjian-perjanjian khusus. “Enggak, enggak ada bikin perjanjian,” ujarnya.
Tak mau ketinggalan, Walikota Bandung, Ridwan Kamil juga ikut membantah.
“Saya menyampaikan, saya tidak diminta mahar oleh Partai Gerindra dan PKS waktu dulu nyawalkot di Bandung,” ujar Kamil, di Bandung, Jumat (12/1).
Dia mengatakan, Partai Gerindra tidak meminta mahar, namun atas kesadaran pribadi ia memberikan sejumlah uang untuk dipergunakan berbagai alat peraga kampanye.
“Tapi biaya untuk kampanyenya saya yang cari, misalnya untuk baliho. Tapi untuk mahar tidak ada. Masa semuanya gratis, khan ga mungkin,” katanya.
Sebelumnya, La Nyalla menggelar jumpa pers dan mengungkap adanya permintaan duit dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Restoran Mbok Berek, Jalan Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).
Dalam acara itu, La Nyalla melemparkan tudingan serius, mengaku dimintai duit Rp40 miliar oleh Prabowo Subianto. Mahar tersebut diminta segera diserahkan agar rekomendasi sebagai bakal cagub Jatim turun.



Lazada Indonesia