Home » Headline » Warga Perbatasan Beridentitas Ganda

Warga Perbatasan Beridentitas Ganda

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Malaysia. Kabupaten Nunukan dan Malinau, merupakan daerah yang sebagian warganya di beberapa kecamatan bersentuhan langsung dengan Negeri Jiran tersebut.
Karena masalah infrastruktur yang belum maksimal, sejak lama banyak warga perbatasan yang memiliki identitas ganda yaitu kartu tanda penduduk atau saat ini e-KTP dan kartu identitas penduduk Malaysia alias MyKad. Hal tersebut diakui oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara, Sumaji, dimana sejak terbentuk Kaltara, sudah dilakukan sejumlah upaya meski sampai saat ini kemungkinan masih saja ada warga yang beridentitas ganda.
“Memang penanganan di perbatasan belum maksimal, tapi mestinya karena itu wilayah kita maka harus punya KTP Indonesia. Akan tetapi kadang mereka buat sendiri identitas Malaysia, karena kesulitan mendapatkan bahan pokok akibat faktor georafis yang jauh. Kalau punya id Malaysia, dia mudah masuk ke sana,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai upaya termasuk dari sektor lain seperti subsidi ongkos angkut agar masyarakat tidak mengalami keterbatasan bahan pokok. Menurutnya, komitmen pemerintah untuk berusaha memenuhi hal tersebut akan terus dilakukan. “Penanganannya sebenarnya salah satu identitas harus dilepas. Biasanya dikasi pilihan, tapi meski demikian dipastikan mereka pilih Indonesia. Karena rasa patriotisme warga perbatasan tinggi, meski kadang dihadapkan dengan persoalan ‘perut’,” bebernya.
Selain itu, persoalan lain terkait pendataan penduduk di perbatasan adalah kedatangan tenaga kerja indonesia (TKI). Dijelaskan Sumaji, bahwa Nunukan memiliki akses langsung untuk membuka server kependudukan pusat. “Disdukcapil Nunukan bisa akses langsung. Hanya ada dua di Indonesia, Nunukan dengan Batam. Jadi kalau ada TKI dari daerah manapun masuk Nunukan, bisa diidentifikasi, dan di sana sudah ada pos yang terdiri pula dari Imigrasi dan Disnaker,” jelasnya.
Oleh karena itu, dari sisi dokumen kependudukan di perbatasan dapat terlacak secara keseluruhan. Bahkan bagi TKI yang tidak memiliki paspor. “Bahkan bagi TKI yang mungkin lahir di Tawau, tapi kedua orang tuanya Indonesia, ketika di Malaysia tidak diakui, maka tentu itu warga kita. Tapi sebelum diberi identitas, tentu diinvestigasi dulu,” pungkasnya.  



Lazada Indonesia