Home » Headline » Guru Bersertifikasi di Bawah 20 Persen

Guru Bersertifikasi di Bawah 20 Persen

Guru Bersertifikasi di Bawah 20 Persen
Sigit Muryono

TANJUNG SELOR - Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi baru, kian melakukan sejumlah program untuk meningkatkan pembangunan dari berbagai sektor. Termasuk sektor pendidikan, dimana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 20 persen untuk sektor ini.
Meski demikian, dari sisi tenaga pendidik, sampai saat ini belum mencapai 20 persen yang sudah bersertifikasi. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Sigit Muryono. “Kalau untuk sertifikasi kecil kita, hanya sekitar 20 persen, itupun belum sampai,” katanya kepada Koran Kaltara, kemarin (12/1).
Tenaga pendidik yang tersebar di lima kabupaten/kota se-Kaltara, memang masih minim yang bersertifikat. Tak hanya itu, tantangan lainnya adalah, masih banyak tenaga pendidik yang statusnya honorer atau kontrak. “Tapi kalau dari sisi kualifikasi pendidikan, kita sudah bagus. Hampir semua guru (SMA Sederajat) di Kaltara sudah S1. Hanya ada 11 orang yang belum S1,” ungkapnya.
Dijelaskan Kadisdikbud, terdapat delapan standar pendidikan nasional yang idealnya dipenuhi. Pertama adalah standar isi, dalam hal ini adalah kurikulum pendidikan. “Isi kurikulum tahun 2018 ini diusahakan sudah menggunakan kurikulum 2013 semua. Jadi itu kalaupun belum semua, kita lanjutkan 2019,” kata Sigit.
Standar lainnya, lanjut Sigit, adalah proses belajar mengajar yang baik dengan dukungan yang memadai. Termasuk dari sisi tenaga pendidik yang memiliki kualitas dan kompetensi.
“Standar keempat adalah penilaian, dimana setelah isinya tahu, prosesnya bagus dan gurunya berkualitas lalu bagaimana menilainya dengan objektif. Validitas penilaiannya terjaga. Menilai itu menyangkut tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Tiga-tiganya harus masuk,” jelasnya.
Berikutnya yakni standar pengelolaan. Peran kepala sekolah sebagai leader, sebagai manager dan juga sebagai orang profesional bagaimana mengelola sebuah sekolah sebagai satuan pendidikan. “Jadi otonomi pendidikan itu otonomi sekolah, bagaimana sebagai leader mengelola itu. Berikutnya standar pembiayaan. Untuk bisa melakukan pengelolaan dengan baik, tentu membutuhkan biaya memadai,” ungkapnya.
Adapaun standar yang ketujuh yakni standar sarana dan prasarana. Untuk menunjang isi atau kurikulum yang baik dengan prosesnya baik pula, maka sarprasnya harus bagus. “Dan akhirnya yang terakhir mencapai kompetensi lulusan yang punya kemampuan dan mau bersaing. Yang SMA melanjutkan, kemudian yang SMK sudah bisa bekerja,” urainya.
Sementara itu, ia mengakui dari delapan aspek, semua perlu pembenahan. Peran provinsi dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat penting. Oleh karena itu, perlu pula dukungan dari semua institusi termasuk masyarakat Kaltara. 



Lazada Indonesia