Home » Headline » 15 OPD Belum Kumpulkan RUP

15 OPD Belum Kumpulkan RUP

15 OPD Belum Kumpulkan RUP
Gubernur Irianto Lambrie usai menyerahkan DIPA kepada Kabupaten dan Kota di Kaltara serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara, beberapa waktu lalu.

TANJUNG SELOR – Kepala Biro Pembangunan Setprov Kalimantan Utara (Kaltara), Risidanto melalui Kepala Bagian Pengadaan, Tri Prayitno mengungkapkan, terdapat 15 dari 47 satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara yang belum menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2018. Data tersebut harus dimasukkan ke portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pemprov Kaltara.
Menurut Tri, rangkaian pengumpulan RUP sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa. Dimana substansi dari isian tersebut menegaskan, OPD diminta segera mengumumkan RUP secara terbuka kepada publik, setelah APBD disetujui bersama oleh Pemprov dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun kenyataanya saat ini, masih terdapat OPD yang lambat mengumpulkan dengan berbagai macam alasan dan persoalan.
“SIRUP ini ada Perpres yang mengaturnya. Juga ada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang memfasilitasi dari pemerintah pusat. Namun saat ini, masih ada OPD yang juga belum menginput dan melaporkannya,” terang Tri saat ditemui di ruangannya kemarin pagi (12/1).
Apabila melihat sudah adanya pra bimbingan penginputan SIRUP yang dilakukan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) beberapa waktu lalu, seharusnya berbagai macam persoalan teknis yang menghambat sudah tidak ada lagi. Adapun kalau memang hal teknis yang menjadi kendala, Tri menyarankan agar rutin berkonsultasi dengan lembaga terkait yang ada.
“Untuk kelancaran tahapan ini, sebenarnya sudah ada pra bimbingan penginputan SIRUP. Sehingga seharusnya persoalan yang menyangkut teknis, sudah dapat diselesaikan,” lanjut Tri.
Kendati tidak menyebutkan batas waktu yang menuntut 15 OPD segera merampungkannya, namun Tri mengimbau OPD bisa mematuhi Perpres tersebut dengan bergerak lebih cepat. Adapun dari pihaknya sendiri selaku leading sector Unit Layanan Pengadaan (ULP), diakuinya telah kembali mengingatkan dalam surat edaran yang yang dilayangkan Sekretaris Daerah (Sekda).
“Surat edaran ini meminta mereka untuk segera mengisi RUP-nya. Karena apabila ini tidak segera rampung, tahapan selanjutnya seperti lelang juga semakin mundur pelaksanaannya,” tutup Tri. 



Lazada Indonesia