Home » Advertorial » Tambahan Penghasilan ASN Disesuaikan dengan Kinerja

Tambahan Penghasilan ASN Disesuaikan dengan Kinerja

Tambahan Penghasilan ASN Disesuaikan dengan Kinerja
BERI ARAHAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Wagub H Udin Hianggio dan Plh Sekprov Kaltara H Syaiful Herman memimpin rapat staf, Senin (5/2).

TANJUNG SELOR – Guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan agar pembayaran Tambahan Penghasilan berbasis kinerja. Salah satunya adalah mewajibkan pengisian e-Kinerja. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Ini upaya kita meningkatkan kinerja ASN. Oleh sebab itu, kita terbitkan Pergub tersebut yang selanjutnya akan menyusul regulasi besaran tambahan penghasilannya dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur,” ujar Irianto, Senin (5/2). Adapun jumlah besarannya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara akan menyesuaikannya dengan bobot sesuai kelas jabatannya.
Pengisian e-Kinerja ini, kata Irianto merupakan langkah positif yang dilakukan BKD Kaltara guna memonitor kinerja dan produktivitas ASN. “E-Kinerja ini bertujuan untuk memantau setiap aktivitas yang dikerjakan ASN. Semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari akan terpantau,” jelasnya.
Jika sebelumnya pembayaran Tambahan Penghasilan ASN dibayar berdasarkan kehadiran dengan sistem absensi online. Untuk tahun ini, pembayarannya sesuai kinerja (60 persen) dan absensi online (40 persen). “Sekarang akan mulai dibenahi sehingga semua catatan terkait kinerja dari PNS akan terpantau,” ucap Gubernur.
Sistem ini, kata Irianto telah terintegrasi dengan absensi kehadiran ASN. Yang mana, jika ASN tidak melakukan fingerprint (absensi) maka ASN tersebut tidak dapat menginput e-Kinerja. Sementara, jika ASN yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas (tidak fingerprint), tidak perlu mengisi e-Kinerja. Akan tetapi, mendapat dispensasi dengan melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari yang bersangkutan. “Ditargetkan Maret ini, e-Kinerja ini sudah dapat diaplikasikan di lingkup Pemprov Kaltara,”sebut Irianto. 



Lazada Indonesia