Home » Utama » SKPD Diminta Merekontruksi Kembali Kebijakan Pembangunan

SKPD Diminta Merekontruksi Kembali Kebijakan Pembangunan

MALUNAU - Bupati Malinau Yansen TP memerintahkan para Kepala SKPD agar melakukan pembinaan dan merekonstruksi kembali strategi kebijakan serta sasaran pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus melakukan penyesuaian untuk memaksimalkan kinerja daerah, dengan menemukan solusi terbaik dalam setiap permasalahan, agar tepat sasaran dan tujuan pembangunan dapat dicapai,” ungkap Yansen TP, Rabu (7/2).
Di tingkat nasional, kata Yansen TP, Presiden RI telah menyerukan efisiensi dan efektifitas anggaran. Karena itu, para Kepala SKPD mesti memperhatikan hal-hal yang menjadi stressing pimpinan negara. Yaitu, fokus terhadap pembangunan program (money follow program), mengurangi kegiatan yang bersifat pemborosan anggaran, fokus pada kerja dan dengan tidak terlalu mementingkan SPJ-nya serta pemanfaatan IT dalam efisiensi dan efektivitas anggaran.
”Utamakan kepentingan rakyat. Jika kita ingin berhasil membangun, maka korelasi pembangunan harus selaras dan konkrit, sehingga masyarakat Malinay dapat maju dan sejahtera masyarakat,” tegas Yansen TP.
Dia mengatakan, predikat clear and clean bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau pada tahun 2017 dari penilaian Kemenpan RB, menjadi sebuah kebanggaan. Namun, prestasi tersebut tidak untuk dibangga-banggakan. “Hasil penilaian tersebut wajar untuk kita apresiasi, namun hal tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk bekerja baik, efektif dan efisien demi kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Yansen TP.
Sebagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, Yansen TP menekankan agar SKPD selalu memperhatikan hal-hal yang menjadi point penting. Yaitu, Pemkab Malinau berorientasi pada hasil melalui proses yang baik. Untuk mendapatkan hasil yang baik, ASN diwajinkan memiliki prinsip utama memahami dan bekerja sesuai aturan.
“Kita akan bentuk tim SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Daerah, dengan rumusan kerjanya dan kepada Kepala OPD agar juga membentuk tim SAKIP OPD untuk mewujudkan pemerintah daerah yang benar-benar bernilai manfaat bagi masyarakat,” tegas dia.
Dia menjelaskan, bahwa SAKIP merupakan sistem sebagai integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
“Setiap organisasi diintruksikan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan . Sebagai produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP yang menggambarkan kinerja yang telah dicapai suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan dengan pembiayaan melalui APBN atau APBD,” ungkap dia. 



Lazada Indonesia