Home » Advertorial » Hari Ini, Gubernur Serahkan SK Plt Walikota Tarakan

Hari Ini, Gubernur Serahkan SK Plt Walikota Tarakan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.150/2018 tentang Pelaksana Tugas Walikota Tarakan. Ini menyusul kesertaan Walikota Tarakan definitif, Sopian Raga dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tarakan 2018. “Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Tarakan, secara otomatis diamanatkan kepada Wakil Walikota (Wawali) Tarakan (H Khaeruddin Arief Hidayat) karena tak turut serta dalam Pilkada Tarakan,” kata Irianto, Selasa (13/2).
Penyerahan SK Pelaksana Tugas Walikota Tarakan itu, rencananya disampaikan hari ini (14/2). “Penyerahannya, Insya Allah dilakukan besok (hari ini, Red.) di Kantor Walikota Tarakan,” jelas Gubernur.
Penerbitan SK Pelaksana Tugas Walikota Tarakan itu sendiri, mematuhi sejumlah aturan diatasnya. Yakni, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1/2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara. “Sesuai aturan itu, apabila kedua pasangan petahana ini maju dalam Pilkada baru gubernur menunjuk penjabat Walikota. Tapi, karena hanya walikotanya yang maju, maka Pelaksana Tugas Walikota diserahkan kepada wakilnya,” urai Irianto.
Di tempat terpisah, Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Umum Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Datu Iqro Ramadhan menuturkan, selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah, wakil kepala daerah tetap menggunakan tanda jabatan wakil kepala daerah. Termasuk, nomenklatur penulisan dalam dokumen administrasi yang akan ditandatangani, adalah Plt Kepala Daerah. “Untuk hak keuangan tetap sebagai wakil kepala daerah, namun hak protokolernya adalah protokoler kepala daerah,” urai Datu Iqro.
Sedangkan untuk kepala daerah yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara dalam rangka melaksanakan kampanye Pilkada, ditegaskan bahwa tidak dibenarkan untuk menggunakan hak akan fasilitas negara yang diberikan selama ini hingga cutinya usai. “Selama kampanye atau cuti, kepala daerah tidak dibenarkan menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun. Termasuk, tak menggunakan rumah jabatan, mobil dinas dan lainnya. Ini telah ditegaskan didalam Permendagri No. 1/2018,” tuntasnya.
Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tarakan Teguh Dwi Subagyo menuturkan, sesuai tembusan SK Gubernur Kaltara mengenai Pelaksana Tugas Walikota Tarakan yang diterima KPUD Tarakan, maka masa cuti diluar tanggungan negara bagi Walikota Tarakan definitif Sopian Raga terhitung mulai 15 Februari hingga 23 Juni mendatang. “Ya, kurang lebih 135 hari lah hitungan cutinya itu,” kata Teguh. Pada 24 Juni, masa cuti Sopian Raga habis. Dan, statusnya sebagai Walikota Tarakan dikembalikan. 



Lazada Indonesia