Home » Politik » Bantuan Parpol Disarankan untuk Pendidikan Politik

Bantuan Parpol Disarankan untuk Pendidikan Politik

Bantuan Parpol  Disarankan untuk Pendidikan Politik
SINERGI: Perwakilan parpol di Kaltara saat menghadiri pleno KPU Kaltara belum lama ini. Pemerintah berharap, partai penerima bantuan dana agar menggunakannya untuk pendidikan politik.

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengalokasikan anggaran untuk partai politik (parpol) sebesar Rp2 miliar lebih untuk tahun 2018. Sebagaimana dikatakan sebelumnya oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, Basiran, bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan anggaran tersebut, terlebih dahulu partai harus menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran Tahun 2017 lalu.
Ditemui Selasa (13/2), Basiran menuturkan saat ini hampir semua partai politik yang mendapatkan bantuan telah penyerahkan LPj kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Kaltara. Sebagaimana mekanisme yang ada, setelah diserahkan kepada BPKP, akan turun tim auditor untuk memeriksa alias validasi dokumen LPj bersama dengan seluruh OPD di Kaltara.
“Sebelum dilaporkan ke BPK, kami tetap lakukan validasi laporan tersebut jangan sampai ada yang kurang, ada yang belum dilengkapi, karena nanti akan turun tim auditor dari BPK. Oleh sebab itu kami selaku pemerintah mengimbau kepada partai yang menerima bantuan parpol agar melengkapi yang belum lengkap. Yang sudah divalidasi Kesbangpol provinsi agar segera dilengkapi. Karena bilamana terjadi kurangnya dokumen atau pertanggungjawaban yang tak sesuai dengan seharusnya akan jadi temuan BPK. Sehingga akan mempersulit partai untuk mencairkan anggaran 2018 ini,” jelasnya.
Ia menegaskan, terlepas dari administrasi LPj sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang terpenting adalah alokasi anggaran kepada 12 partai politik di Kaltara yang memiliki kursi di DPRD, harus dipergunakan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, peruntukan dana parpol bantuan pemerintah agar bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. “Tahun 2016 pencairan agak terlambat. Tahun ini bisa lebih cepat karena memang mendekati Pileg dan Pilpres, mereka butuh itu. Peranan dari bantuan parpol ini adalah memberikan pendidikan politik. Mendekati Pileg dan Pilpres 2019, diharapkan masyarakat paham peran parpol dalam sistem demokrasi kita,” ujar Basiran.
Selain untuk pendidikan politik, disampaikan pula bisa digunakan untuk operasional sekretariat. Akan tetapi, ia mengimbau supaya partai lebih memprioritaskan penggunaan dana tersebut untuk edukasi masyarakat. “Kita ini berharap supaya sistem demokrasi semakin baik, dengan bantuan ini diharap bisa semakin baik pemahaman masyarakat dan perannya soal politik yang berkualitas,” pungkasnya. 



Lazada Indonesia