Home » Headline » PT Migas Kaltara Jaya Tunggu Diparipurnakan

PT Migas Kaltara Jaya Tunggu Diparipurnakan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Sanusi menegaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan PT Migas Kaltara Jaya tinggal diparipurnakan oleh DPRD Kaltara. Pasalnya, sejak 6 Februari 2018, pihaknya telah menerima nomor register (noreg) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepada Koran Kaltara, Sanusi yang didampingi Kepala Biro Hukum, Djoko Isworo dan Kasubbag Produk Hukum Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Radiah membantah pernyataan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara, Abdul Rahman Rasyid bahwa penetapan raperda tersebut diundur karena noreg belum disampaikan ke Kemendagri. Bahkan dalam pernyataannya melalui media, saharusnya penetapan dijadwalkan 12 Februari 2018 harus diundur. “Itu kita klarifikasi, noreg itu sudah kita dapatkan sejak 6 Februari. Jadi tidak benar kalau dikatakan itu diundur karena belum ada permohonan noreg,” tegasnya, Selasa (13/2).
Bahkan, lanjut Sanusi, pihaknya sudah menghubungi pihak sekretariat DPRD untuk dilakukan penjadwalan penetapan. Namun informasi yang diberikan, bahwa anggota DPRD sedang melakukan perjalanan keluar daerah dalam agenda bimbingan teknis (bimtek). “Sekarang itu sebenarnya kembali lagi ke DPRD. Kita tidak ada masalah kalau mau ditetapkan Tanggal 12, karena sudah ada noreg-nya,” ungkapnya.
Sebagai informasi, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Nomor: 19/REG/PHD/II/2018 tertanggal 6 Februari 2018 perihal Pemberian Nomor Register Rancangan Perda Provinsi Kaltara yang ditujukan kepada Kabiro Hukum. Disebutkan pada poin ke dua, Raperda Provinsi Kalimantan Utara tentang PT Migas Kaltara Jaya diberikan nomor register sebagai berikut : NOREG PERATURAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (2,28/2018), yang ditandatangani oleh Direktur Produk Hukum Daerah, Sukoyo.
Lebih jauh dibeberkan, raperda PT Migas Kaltara Jaya bersama dengan raperda PT Benuanta Kaltara Jaya dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu sudah dilakukan persetujuan bersama di DPRD Januari lalu. Setelah persetujuan tersebut, Biro Hukum Setprov Kaltara langsung mengajukan permohonan noreg pada 1/2 lalu sehingga mendapatkan noreg 6/2. “Malah saya sudah sampaikan kalau bisa dijadwalkan (penetapan) Tanggal 12,13 atau paling lambat tanggal 14/2. Tapi katanya DPRD berangkat, makanya tidak bisa. Urutannya, tanggal 25 Januari ditandatangan, 28 januari baru diserahkan ke saya, kemudian kami minta noreg ke Kemendagri di tanggal 1/2 dan dapat hasilnya di tanggal 6/2,” tambah Radiah.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon mengakui bahwa ia telah dihubungi oleh pihak pemprov dan pihak persidangan pada Setwan DPRD Kaltara bahwa tiga Raperda yakni PT Migas Kaltara Jaya, PT Benuanta Kaltara Jaya dan Raperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah mendapatkan noreg dari Kemendagri. Melalui badan musyawarah (Banmus), telah disusun jadwal paripurna penetapan.
“Saya sudah dihubungi bagian hukum dan bagian persidangan, bahwa (noreg) sudah keluar dari Kemendagri RI. Sesuai jadwal Banmus, ketiga Raperda tersebut akan ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, kalaupun berubah bisa lebih cepat dari jadwal,” katanya dihubungi via WhatsApp, Selasa (13/2) sore kemarin.
Ditanya soal waktu penjadwalan penetapan hingga bulan depan, menurut politisi Demokrat ini tidak menjadi persoalan. Terlebih, saat ini anggota dewan sedang melaksanakan bimtek dan bakal melakukan reses. “Tidak ada masalah, kita tidak memperkirakan noreg ketiga raperda itu secepat ini keluar, sehingga banmus menjadwalkan minggu ini pelaksanaan bimtek dan minggu depan reses sampai tanggal 24 Februari ini. Kalaupun mau cepat ditetapkan senin tanggal 26 Februari setelah Rapat Paripurna PAW, bisa dilaksanakan malam, itupun kalau anggota Banmus menyetujuinya,” tegasnya. 



Lazada Indonesia