Home » Utama » Mengacu Undang-Undang, Pemkot Tarakan Wajib Serahkan ke Provinsi

Mengacu Undang-Undang, Pemkot Tarakan Wajib Serahkan ke Provinsi

TANJUNG SELOR – Tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang perikanan dan kelautan, sampai saat ini masih jadi polemik. Pasalnya, UPTD yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sudah harus dilimpahkan ke provinsi.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie, belum lama ini menegaskan, bahwa pihak Pemkot harus segera melimpahkan kewenangan tersebut karena merupakan perintah dari undang-undang. Bahkan ia menyebutkan, kepala daerah dalam hal ini walikota bisa dikenakan sanksi karena melanggar aturan.
Diterangkan lebih jauh oleh Asisten I bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Sanusi, bahwa perseoalan tiga UPTD yakni UPTD Balai Benih Ikan dan Udang, UPTD Laboratorium Perikanan, dan UPTD Pelabuhan Perikanan, bakal dilakukan pembahasan. Bahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Pemkot Tarakan, untuk menyelesaikan masalah tersebut, sesuai arahan gubernur.
“Jadi soal UPTD dalam waktu dekat akan lakukan pertemuan kembali oleh Pemkot Tarakan dengan pihak pemprov. Yang jelas kan kalau ketentuannya sudah jelas, bahwa itu harusnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi kalimantan utara,” katanya ditemui, Rabu (14/2).
Sanusi menegaskan, persoalan pengalihan tersebut harus segera tuntas. Terlebih, pejabat dalam hal ini kepala UPTD sudah dilantik oleh gubernur baru-baru ini, sehingga harus segera melakukan tugasnya. “Makanya dalam waktu dekat, kita akan ketemu dengan Pemkot Tarakan. Apakah kita undang mereka kesini (Bulungan), atau kita yang akan kesana (Tarakan). Yang jelas kita akan menyampaikan masalah ini, dan menyampaikan juga bahwa kita harus melaksanakan tugas kita, pekerjaan kita sebagaimana yang diatur oleh undang-undang,” tegasnya.
Belum ditahu pasti waktu pertemuan antara pemprov dan pemkot menyelesaikan terkait pengalihan tiga UPTD tersebut. Namun, Sanusi menyebutkan, pihaknya sudah menyurati Pemkot, untuk diminta kesediaannya menghadiri pertemuan tersebut. “Kami sudah surati mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara Amir Bakrie mengatakan, seharusnya tiga pejabat UPTD di bawah DKP Kaltara yang sudah dilantik sudah mulai bekerja. Akan tetapi, sampai saat ini masih bingung menjalankan tugasnya karena belum memiliki kantor, akibat pengelolaan UPTD tersebut masih diinginkan oleh Pemkot Tarakan.
“Pejabatnya sudah dilantik, harusnya ruangan yang ada di Tarakan bisa digunakan untuk pejabat yang baru dilantik itu. Supaya mereka bisa bekerja dan melayani masyarakat,” terangnya. 



Lazada Indonesia