Home » Utama » Plt Walikota Dilarang Lakukan Mutasi

Plt Walikota Dilarang Lakukan Mutasi

Plt Walikota Dilarang Lakukan Mutasi
Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie meyerahkan SK penetapan sebagai Plt Walikota kepada Khaeruddin Arief Hidayat.

TANJUNG SELOR - Tahapan Pilkada serentak 2018 telah dimulai, bahkan sejumlah calon kepala daerah telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta. Salah satunya di Kota Tarakan, yang dimana petahana Walikota ikut bertarung dalam Pilkada tersebut. Maka dari itu, pucuk pimpinan akan digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Bahkan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H Irianto Lambrie juga telah membuat surat resmi pejabat sementara sebagai walikota Tarakan yakni, Khaeruddin Arif Wawali menjadi pelaksana tugas, sejak petahana ditetapkan menjadi kandidat pilkada 2018.
Namun demikian, Kepala Biro Pemerintahan Datu Iqro Ramadan mengatakan, setelah Wawali ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah, maka harus menjalankan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. “Dia harus melanjutkan, apa yang telah dikerjakan bersama sama,” kata Datu Iqro.
Selain menjalankan tugas sebagai kepala daerah, Datu menegaskan, ada hal yang perlu diketahui oleh pelaksana tugas tersebut. Seusai dengan surat edaran nomor 821/970/SJ tentang pergantian pejabat oleh pejabat (pj) / pelaksana tugas (plt) /pejabat sementara (pjs) kepala daerah pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serenrak 2018. “Dalam isi surat itu sebenarnya ada 4 point yang mengatur. Jadi Pak Gubernur sudah membuat suratnya. Tinggal nanti malam penyerahan surat penunjukkan ke Wakil Walikota sebagai Plt,” ungkap Datu. Adapun hal yang krusial dalam surat edaran kemendagri tersebut, Kata Datu, bagi kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak, maka pejabat yang ditetapkan sebagai Pj/Plt/Pjs tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan. “Kecuali mendapatkan perzerujuan tertulis dari Kemendagri,” tegasnya.
Sementara untuk mengisi kekosongan pejabat, kata Iqro, pengisian jabatan pleh Pj/Plt/Pjs dilakukan atas persetujuan daro Keemdagri. Jika ada persetujuan tertulis dari kemendagri, maka Pj/Plt/Pjs boleh melakukan mutasi hanya pada jabagan yang kosong saja. 



Lazada Indonesia