Home » Politik » Bawaslu Siap “Semprit” Paslon

Bawaslu Siap “Semprit” Paslon

TARAKAN – Memasuki masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 15 Februari hari ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan sudah mulai mengantisipasi tempat ibadah maupun sekolah digunakan tim sukses maupun pasangan calon (Paslon) untuk berkampanye.
Disebutkan Ketua Bawaslu Tarakan, Sulaiman, bahwa tidak hanya sekolah dan tempat ibadah, tapi gedung pemerintahan dan fasilitas publik juga tidak boleh dijadikan sarana berkampanye. “Jika ada yang tetap menggunakan tempat larangan berkampanye ini, akan langsung kita semprit, berikan peringatan,” ujarnya, ditemui Selasa (13/2).
Sulaiman menjelaskan, aturan larangan berkampanye ini sudah jelas diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 01 Tahun 2015. Selanjutnya, aturan itu diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.
Berdasarkan Pasal 69 huruf I UU tersebut disebutkan bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sedangkan, untuk sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan ini tertera di dalam Pasal 187 Ayat 3 UU yang sama.
Hukumnya yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000 atau paling banyak Rp1.000.000.
Sementara, untuk pencegahan sendiri, kata Sulaiman, pihaknya sudah mengirimkan surat imbauan kepada seluruh pengurus tempat ibadah, sekolah-sekolah dan gedung pemerintahan yang ada di Tarakan. Isinya, Bawaslu meminta agar tidak memperbolehkan setiap paslon melakukan sosialisasi ataupun berkampannye.
“Surat imbauan ini juga kami tembuskan ke masing-masing instansi terkait, termasuk ke KPU dan masing-masing calon,” bebernya.
Pengawasan lainnya, sambung Sulaiman dalam suratnya, ia juga menegaskan agar saat paslon melakukan sosialisasi atau kampanye harus menyurati Bawaslu sebagai pengawas. Jika tidak, paslon tersebut akan dilarang melakukan sosialisasi bahkan kampanye.
Tidak hanya soal waktu dan tempat melakukan sosialisasi maupun kampanye, Sulaiman menegaskan terkait tempat-tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye (Algaka) juga sudah ada tempat khusus yang disediakan. Paslon tidak diizinkan asal memasang algaka, terutama di tempat-tempat sarana publik.
“Tapi, kami sampai saat ini belum mendapatkan informasi lokasi mana aja yang menjadi tempat pemasangan algaka, karena KPU yang mengatur bersama Pemerintah Kota (Pemkot). Sedangkan dari Bawaslu, hanya memastikan tidak akan memperbolehkan tim paslon untuk memasang Algaka di tempat yang tidak ditentukan oleh KPU,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kota Tarakan, Teguh Dwi Subagyo mengaku sudah menetapkan jadwal kampanye sesuai dengan nomor urut masing-masing paslon. Jadwal sendiri, kata dia sudah diserahkan ke masing-masing tim paslon untuk bisa menyesuaikan waktu kampanye. Namun, jika nomor urut 1 dijadwalkan dari tanggal 15-20 Februari, maka paslon lainnya tidak boleh melakukan kegiatan kampanye apapun pada tanggal tersebut.
“Makanya, jadwal kita atur sedemikian rupa sesuai dengan nomor urut, agar saat kampanye tim paslon satu dan pendukungnya tidak bertemu dengan pendukung lain. Jadi, kegiatan kampanye dan sosialisas bisa berlangsung dengan aman dan tertib,” tegasnya. 



Lazada Indonesia