Home » Politik » Dana Kampanye Dibatasi Rp750 Juta

Dana Kampanye Dibatasi Rp750 Juta

TARAKAN –Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 pasal 12 tahun 2017 mengatur tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
Peraturan ini juga mengatur sumber dana kampanye, yang terbagi dalam tiga jenis. Yakni, dana kampanye berasal dari masing-masing paslon itu sendiri, kedua dari parpol atau gabungan parpol dan yang ketiga berasal dari dana sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum.
Berdasarkan regulasi tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan, Teguh Dwi Subagyo menyatakan bahwa batasan kampanye di setiap daerah berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi geografis, logistik, dan sejumlah ketentuan yang diatur dalam PKPU.
Ia menjelaskan, khusus Pilkada Tarakan, untuk dana kampanye yang berasal dari parpol atau gabungan partai, nilainya paling banyak Rp 750.000.000 setiap parpol selama masa kampanye. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp 75.000.000 selama masa kampanye.
“Masing-masing penyelenggara pilkada di daerah juga melakukan pembatasan pengeluaran biaya kampanye. Soal nilainya, sebelum ditetapkan, kami sudah melakukan koordinasi dengan parpol atau paslon atau tim paslon kepala daerah,” jelasnya, dikonfirmasi Selasa (13/2).
Selain itu, masing-masing paslon harus memberikan KPU laporan dana awal kampanye sebelum memasuki masa kampanye, isinya seperti proposal dana yang memuat tentang berapa dana yang akan digelontorkan untuk kampanye.
Kemudian, laporan akhir atau penerimaan kampanye. Sedangkan untuk laporan dana penerimaan dan pengeluaran diberikan ke KPU pada tanggal 24 Juni 2018. Namun, jika laporan akhir kampanye disetorkan sebelum 24 Juni, maka otomatis tidak bisa lagi melakukan kampanye karena dianggap sudah tutup buku.
“Konsekuensinya tidak dapat melakukan kampanye di sisa masa waktu kampanye, kalau menyetorkan di awal. Artinya, kan akhir masa kampanye tanggal 23 juni. Kalau paslon setor laporan akhir dana kampanye nya tanggal 21 Juni misalnya, otomatis di tanggal 22 dan 23 tidak bisa kampanye, karena laporannya sudah dikumpul. Tapi, jika terlambat menyetor ke KPU, bisa mendapatkan sanksi juga,” tegasnya. 



Lazada Indonesia