Home » Politik » Empat Paslon Ikrar Tolak Politik Uang dan SARA

Empat Paslon Ikrar Tolak Politik Uang dan SARA

Empat Paslon Ikrar  Tolak Politik Uang dan SARA
DEKLARASI: Empat paslon pada Pilkada Kota Tarakan berikrar untuk menolak serta melawan politik uang dan SARA , Rabu (14/2) kemarin.

TARAKAN - Empat pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan periode 2019-2024, hadir dalam Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politik SARA di Pilwali Tarakan tahun 2018. Kegiatan yang digagas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan ini, sebagai upaya mewujudkan Pilkada yang berintegritas.
Keempat paslon, bersama beberapa tim sukses, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ketua Bawaslu naik ke atas panggung dengan menggunakan kaos yang telah disediakan panitia acara. Masih di atas panggung, mereka memakai kaos lalu bersama-sama berikrar.
Mereka berjanji mengawal pilkada dari politik uang dan SARA karena akan menciderai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tidak menggunakan politik uang dan SARA dalam mempengaruhi pemilih, mengajak pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan visi dan misi paslon dan program kerjanya.
Selanjutnya, mendukung pengawasan dan penanganan politik uang dan SARA yang dilakukan oleh pengawas pemilu, dan tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian, dan kekerasan yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran praktik politik uang dan SARA.
Usai deklarasi, satu persatu pasangan calon membubuhkan tanda telapak tangan di sebuah papan besar beserta tanda tangan. Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan nomor satu, dan lanjutkan oleh nomor berikutnya hingga semua paslon melakukan stempel telapak tangan dengan menggunakan cat warna-warni.
Dikatakan Ketua Bawaslu Kalimantan Utara, Siti Nuriyati, bahwa kegiatan ini merupakan komitmen bersama dalam penyelenggaraan demokrasi yang bebas dari politik uang dan SARA, yang dapat mempengaruhi proses Pilkada yang berintegritas.
“Saat ini banyak kepala daerah yang tersandung masalah korupsi, itu awal mulanya dari politik uang. Sehingga saat sudah menjabat sebagai kepala daerah, memiliki pemikiran bagaimana caranya mengembalikan modal kampanye yang nilainya cukup besar. Bahkan salah satu kepala daerah yang terkena OTT oleh KPK mengaku melakukan hal tersebut untuk dana kampanye Pilkada, itulah kenapa politik uang harus kita hindari,” terangnya, Rabu (14/2)
Sementara itu, Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagio menjelaskan, supaya proses demokrasi berjalan baik, kita semua harus memiliki komitmen bersama untuk menyukseskanya Pilkada Tarakan 2018. Salah satunya dengan menghindari praktek politik uang dan sara.
“Mari sama sama kita jaga pesta demokrasi ini menjadi lebih baik, jangan di ciderai dengan hal-hal yang tidak baik. Apalagi sampai membuat pelanggaran pemilu. Bukan hanya berbahaya pada arah kibajakan kedepan, tetapi juga menjadi suatu kejahatan dan harus di hindari,” paparnya. 



Lazada Indonesia