Home » Utama » Bupati Minta PPK dan PPS Netral

Bupati Minta PPK dan PPS Netral

Bupati Minta PPK dan PPS Netral
MEMBERI SELAMAT : Bupati Malinau Yansen TP didampingi stakeholder lainnya saat memberikan ucapan selamat kepada PPK dan PPS yang baru saja dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, Kamis (8/3) pagi.

MALINAU – Dengan dilantiknya anggota PPK dan PPS di lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, Bupati Malinau, Yansen Tipa Padan berharap agar mereka menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, netral dan professional.
“Apalagi di dalam persyaratan itu, para penyelenggara baik di tingkat Kabupaten sampai ke desa tidak boleh memiliki ikatan mana pun, baik dari partai politik dan lain sebagainya,” ungkap Yansen, kepada Koran Kaltara, saat ditemui usai menghadiri pelantikan PPK dan PPS di Kantor Bupati Malinau, Kamis (8/3).
Selain netralitas tinggi, kata Yansen, para anggota PPK dan PSS harus mampu menjalankan sesuai pedoman dan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Supaya, kedepan dalam pelaksanaan pemilihan baik legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan sukses.
“Diharapkan dalam penyelenggara tidak memiliki masalah tentang Pemilu,” kata dia.
Yansen mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Panwaslu agar terus menerus melakukan sosialisasi Pemilu di tahun 2019 mendatang.
“Kami minta KPU maupun Panwaslu agar terus melakukan sosialisasi dan pembinaan,” harapnya.
Menurut Yansen, pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Malinau akan berjalan relatif aman. Apalagi, masyarakat di Malinau telah matang untuk berdemokrasi.
“Saya kira dalam demokras,i di Malinau ini sudah dewasa. begitu juga penyelenggaranya. Ya, kedepan semua mampu menjalankannya. Jangankan Pemilu Presiden atau pun Pileg. Di sini saja, sudah sangat berdemokrasi dalam pemilihan RT maupun Desanya. Jadi tidak perlu dirisaukan lagi,” ungkapnya.
Dia sangat percaya kepada PPK maupun PPS yang nantinya bekerja di lapangan. “Mereka bisa dan mampu mengemban tugas dengan aman, tertib, lancar dan terbuka,” ujarnya.
Disinggung soal minimnya anggaran dari KPU Malinau, Yansen menegaskan, bahwa penyelenggara di tingkat Kabupaten merupakan urusan negara. Tetapi, jika memang mengalami hambatan sekiranya bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
“Kalau ada hal yang menghambat, segera dikomunikasikan, sehingga bisa dibantu,” pungkasnya. 



Lazada Indonesia