Home » Utama » Dituding Langgar Aturan, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Dituding Langgar Aturan, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

NUNUKAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan sedang disorot publik. KPU Nunukan dituding melakukan pelanggaran soal perekrutan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Tudingan itu diperkuat dengan laporan tertulis yang masuk ke meja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan. Ada 4 poin yang dipertanyakan dan dilaporkan ke Bawaslu.
Pertama, dalam seleksi PPK dan PPS tersebut pada administrasi pendaftar, tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat pada pengumuman hasil penelitian adiministrasi selama 7 hari yang ditetapkan KPU Nunukan tanggal 4-10 Februari lalu, sesuai pengumuman nomor 12/PENG/KPU-kab-Nnk-021.436126/I/2018 tentang Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Serentak 2018.
Kedua, hasil seleksi tertulis yang diumumkan pada 10 Februari 2018 tercantum 6 nama peserta calon PPK. Ketiga, ada perubahan nama peserta calon PPK (dalam poin nomor dua,red), diubah KPU Nunukan pada pengumuman Nomor 32/PENG/KPU-Kab-Nnk-021.436126/II/2018 tentang perubahan enam nama besar calon anggota PPK dan PPS di Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebaik Timur dan Sebaik Utara, dalam rangka Pemilu tanggal 13 Februari 2018 oleh KPU Nunukan atas nama Ketua yang ditandatangani oleh Plh Gusti Hatta SH, namun tidak dibubuhi cap atau stempel, sehingga masih diragukan keabsahan keputusan tersebut.
Kemudian, putusan itu sudah melewati batas waktu tahapan atau jadwal yang telah ditetapkan KPU Nunukan Nomor 12/PENG/KPU-kab-Nnk-021.436126/I/2018 tentang Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Serentak 2018.
Keempat, lampiran berita acara rapat pleno perubahan enam besar calon anggota PPK. Dimana, penggantian nama tersebut tidak mencantumkan nilai hasil tes tertulis, sebagaimana pengumuman awal tanggal 10 Februari. Dan, peserta yang mendapat tanggapan oleh masyarakat langsung diganti oleh peserta lainnya, tanpa adanya klarifikasi calon yang bersangkutan.
Hal itu dinilai telah melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelengara Pemilihan Umum pada pasal 10, pasal 11 dan pasal 13.
Ketua Bawaslu Nunukan M Yusran mengakui ada laporan masuk mengenai pendaftaran PPK dan PPS. Laporan itu sedang dalam penanganan. Dan, laporan itu lebih kepada keputusan KPU pada hasil tes tertulis dan tes wawancara perekrutan calon anggota PPK dan PPS.
"Memang laporan itu dari peserta calon PPK, yang merasa dirugikan oleh KPU. Mereka menganggap hal itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 19, 20 dan pPeraturan KPU Nomor 3 tahun 2018," terangnya kepada Koran Kaltara, Senin (12/3).
Dia mengaku pihaknya masih mendalami laporan tersebut, dan segera memanggil KPU Nunukan. "Secepatnya kita akan panggil untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin nanti malam kita lakukan pemanggilan," terangnya.
Soal sanksi apabila KPU terbukti melakukan pelanggaran, kata dia, pihaknya tak ingin tegesa-gesa berbicara soal sanksi. "Kan masih panjang prosesnya kita masih melakukan tahap pemeriksaan, baik syarat formil dan material. Apakah laporan masuk dalam katagori dugaan pelanggaraan adminstratif dan atau sengketa proses Pemilu," ujarnya.
Dia menjelaskan, jika laporan itu masuk kategori dugaan pelanggaraan administrasi dan memenuhi syarat formil dan material, maka langsung dilakukan sidang penanganan pelanggaran administratif Pemilu, dengan menghadirkan pihak pelapor, terlapor, dan bukti bukti yg diperiksa secara terbuka dan dibuka untuk umum.
"Nah, jika masuk dalam kategori sengketa proses pemilu, maka lebih dulu kita akan melakukan mediasi kedua belah pihak. Jika tidak ditemukan kesepakatan, maka kita akan melakukan adjudikasi, melalui mekanisme sidang penyelesaiaan sengketa proses pemilu," sebutnya.
"Jika pelanggaran pelanggaraan administratif ya sanksinya juga administrasi, jadi kami dalami dulu pelanggaran nya apa baru sanksi apa," sambungnya lagi.
Tak hanya rekrutmen PPK dan PPS, menurut dia, pihaknya melalui Panwascam menemukan dugaan pelanggaran di beberapa kecamatan. Seperti di dapil 2 dan dapil 3. "Kini sudah dilakukan penanganan di masing-masing kecamatan," ungkapnya. 



Lazada Indonesia