Home » Patroli » Pengadaan Lahan Pemerintah Beraroma Korupsi

Pengadaan Lahan Pemerintah Beraroma Korupsi

TARAKAN – Setelah beberapa tahun tidak terdengar menangani kasus korupsi, ternyata sejak tahun 2017 lalu, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan yang melibatkan dua pejabat tinggi di lingkungan Pemkot Tarakan.
Kapolres Tarakan AKBP Dearystone Supit melalui Kasat Reskrim AKP Choirul Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (12/3) kemarin, mengungkapkan bahwa pengadaan lahan yang saat ini sedang ia lidik, merupakan kasus tahun anggaran 2015.
Kasus yang berawal dari laporan masyarakat ini, dikembangkan dan dilakukan penyelidikan. Akhirnya diketahui, korupsi pengadaan lahan yang akan digunakan untuk fasilitas pemerintah ini diduga melibatkan oknum pejabat dan pihak ketiga. Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp2 miliar.
“Pengadaan lahannya untuk fasilitas Pemerintah di Jalan Yos Sudarso. Sementara, kerugian negara diduga sekitar Rp 2 miliar lebih, untuk pengadaan lahan di bawah 5 hektare,” ucapnya saat ditemui di ruangannya.
Soal penggunaan lahan untuk fasilitas pemerintah yang bagaimana, AKP Choirul mengaku belum memberikan penjelasan lebih rinci. “Nanti kalau sudah penetapan tersangka, baru saya beberkan semua, karena sifatnya masih tertutup,” imbuhnya.
Saat ini, prosesnya sudah memasuki tahap penyidikan untuk melengkapi berkas dan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini. “Ada dua orang atau lebih oknum pegawai negeri aktif, pejabat di Pemkot Tarakan yang kita duga terlibat, tapi tergantung nanti hasil pemeriksaan,” katanya.
Kasusnya sendiri, rencananya akan digelar di Polda Kaltim. Penyidik Unit Tipikor Polres Tarakan saat ini masih memeriksa saksi-saksi. Di antaranya juga PNS yang ada di lingkungan Pemkot Tarakan yang terkait dengan pengadaan maupun pembebasan lahan.
“Saksi sudah sekitar 23 orang yang kita periksa, dari PNS dan pihak terkait lainnya, termasuk saksi ahli. Tapi, nanti kita hanya mengusulkan siapa tersangkanya, buktinya ini, temuannya ini dan berdasarkan bukti yang ada, kurangnya apa, nanti akan dibahas saat digelarkan di Polda Kaltim itu,” ungkap perwira pangkat balok tiga ini.
Diperkirakan akhir bulan Maret ini, penyidik sudah membawa berkas penyidikan ke Polda Kaltim untuk dipublikasikan, termasuk barang bukti dan sejauh mana keterlibatan oknum pejabat ini untuk ditetapkan tersangka.
“Kita gelar di Polda karena sebagai bentuk pengawasan dalam penentuan tersangka, kan Polda yang laporan langsung ke Mabes Polri terkait penggunaan anggaran maupun tindak lanjutnya untuk kegiatan penyidik di jajaran. Jangan sampai nanti di Polres ada oknum yang hanya bermain, apalagi kasus korupsi kan pasti berkaitan dengan pejabat dan oknum PNS,” tandasnya. 



Lazada Indonesia