Home » Politik » KPU Belum Terima Pengajuan Cuti Anggota DPRD

KPU Belum Terima Pengajuan Cuti Anggota DPRD

KPU Belum Terima  Pengajuan Cuti Anggota DPRD
Teguh Dwi Subagio

TARAKAN – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan, Teguh Dwi Subagio mengatakan bahwa sampai Senin (12/3) siang, pihaknya belum menerima izin cuti dari anggota DPRD Tarakan.
Padahal dalam Peratutan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), pasal 63 mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota, serta DPRD wajib mengajukan cuti, paling lambat 3 hari sebelum mengikuti kampanye.
Cuti yang dimaksud di luar dari tanggungan negara, sebagai kader partai anggota DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam kampanye. Sesuai aturan, kampanye dalam bentuk apapun jika melibatkan anggota DPRD harus mengajukan cuti.
“Sampai saat ini belum ada yang masuk pengajuan izin cuti dari anggota DPRD. Hari ini (kemarin, Red), sejak pagi saya di kantor belum ada yang masuk. Harapan kami, kalau kemarin-kemarin sudah terlanjur ada yang praktik-praktik kampanye tetapi tidak terlaporkan, segera dikoreksi dan mulai saat ini tidak boleh lagi. Karena jika melanggar kami bisa melakukan koordinasi dengan Bawaslu untuk melakukan tindakan tegas,” terangnya, Senin (12/3), kepada Koran Kaltara saat ditemui di ruang kerjanya.
Ditegaskan Teguh, bahwa anggota DPRD jika mengikuti semua jenis kampanye, baik menjadi juru kampanye (jurkam), atau hanya menghadiri kegiatan paslon harus tetap mengajukan izin cuti. Kalau untuk anggota dewan, cutinya hanya pas mengikuti kampanye paslon. Tetapi bagi petahana, wajib cuti secara total, mulai 15 Februari sampai 23 Juni.
Ditegaskan Teguh, bahwa PKPU nomor 4 Tahun 2017 ini sudah disosialisasikan kepada anggota DPRD pada saat ada rapat dengar pendapat bersama anggota Dewan Tarakan. “Kemudian harapan kami, anggota DPRD Kota Tarakan maupun Kaltara harus komitmen dalam aturan ini, karena sudah jelas-jelas diatur dalam PKPU. Sebelum ikut kampanye harus mengajukan surat izin cuti,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Teguh, jumlah anggota DPRD yang mencpai 25 orang, dan semuanya berasal dari partai politik, tentu menjadi bagian paslon karena mengusung untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2019-2024. Tentu saja harus segera mengatur jadwal cuti, supaya semua bisa berjalan dengan baik tanpa mengganggu kinerja lembaga perwakilan rakyat.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan, Sulaiman mengaku pihaknya sudah mendapatkan pengajuan izin cuti tanpa fasilitas negara dari para anggota DPRD Tarakan. Bahkan, hari, tanggal, sudah tercantum secara detail.
“DPRD sudah mengajukan cuti semua, saya sudah surati dan mereka langsung ajukan semua izin cuti. Bahkan mereka memberikan jadwal secara detail, waktu, hari, dan bulan mereka sebutkan. Ini setelah kita melakukan imbauan kepada anggota DPRD bahwa kalau mereka ingin mengikuti kampanye paslon wajib cuti,” pungkasnya. 



Lazada Indonesia