Home » Ekonomi » Aturan Kegiatan e-Commerse Getol Digodok Dirjen Pajak

Aturan Kegiatan e-Commerse Getol Digodok Dirjen Pajak

Aturan Kegiatan e-Commerse  Getol Digodok Dirjen Pajak
ATURAN e-commerse sedang digodok Kemenkeu. Melalui aturan tersebut, besar kemungkinan penjual online bakal dikenai pajak.

TARAKAN - Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menggodok aturan perpajakan untuk kegiatan e-commerse yang akan diterapkan agar tidak mengesampingkan kewajiban pajak para pelaku online shop di media sosial. 
Dengan kata lain, pelaku usaha yang memakai media sosial untuk berjualan tetap harus membayar pajak dan mencantumkannya pada laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). 
Hal ini mendapat respon yang beragam dari pelaku usaha berbasis digital. Salah seorang penjual pakaian wanita yang biasa berjualan melalui media sosial Facebook, Siti Darah mengaku tidak sepakat dengan kebijakan tersebut. Ia menganggap usaha yang ia tekuni merupakan usaha rumahan dengan hanya meraup keuntungan sedikit setiap bulannya. 
“Kalau tambah kita harus bayar lagi darimana untung kita,” ujarnya, Minggu (11/3).
Berbeda dengan beberapa e-commerse yang notabene merupakan starup besar, baik dari sisi permodalan maupun omzet yang dihasilkan. Menurutnya hal ini mesti dipikirkan secara serius oleh Dirjen Pajak.
“Kalau kita ini kan cuma jualan skala kecil. Beda sama yang online besar. Jadi harus dibedakan,” harapnya. 
Siti merasa jika aturan ini diterapkan maka akan banyak pelaku usaha di medsos yang bakal gulung tikar. Tidak hanya dirasa berat dari sisi aturan, kebijakan tersebut juga menurut dia akan menggerus keuntungan para penjual online. “Kita jualan online selama ini karena tidak ribet mas,” urainya. 
Terpisah, salah satu penjual online yang aktif di media sosial Instagram, Lukman mengaku sangat setuju dengan adanya kebijakan tersebut yang ingin mengatur regulasi pajak untuk aktivitas bisnis di dunia maya.
“Itu juga berguna untuk meminimalisir penipuan,” katanya. Sementara, jika dilihat dari sudut pandang untung rugi dengan lahirnya kebijakan tersebut, Lukman mengatakan hal tersebut sifatnya lebih dinamis. Artinya, pemerintah jelas punya hitungan tersendiri dari rencana kebijakan yang sedang disusun. 
“Tidak mungkin juga pemerintah mau ambil untung banyak. Pasti disesuaikan dengan pendapatan usaha,” imbuhnya.
Lebih jauh ia mengatakan, sisi positif lain yang timbul akibat kebijakan tersebut adalah eksistensi toko fisik sebagai pilihan utama untuk para pembeli. Sebab, beberapa pelaku usaha memilih beralih ke online kata dia, karena toko fisik yang ada minim peminat. 
“Jadi yang punya toko fisik juga jadi selamat. Kalau aturan juga orang tidak sembarang jualan,” pungkasnya. 



Lazada Indonesia