Home » Utama » Ketua KPU Tanggapi Dugaan Pelanggaran PPK dan PPS

Ketua KPU Tanggapi Dugaan Pelanggaran PPK dan PPS

NUNUKAN - Ketua KPU Nunukan, Dewi Sari Bakhtiar SSos menanggapi dugaan pelanggaran perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Kepada Koran Kaltara, Selasa (13/3, Dewi Sari Bakhtiar mengaku tidak berada ditempat saat pelaksanaan perekrutan PPK dan PPS. Alasannya, karena ada keperluan mendadak.
"Kemarin ada musibah, anak saya kecelakaan, jadi harus di rujuk ke Tarakan. Mau tidak mau, saya harus ke Tarakan. Disana kurang lebih dua minggu," terangnya.
Meski diterpa musibah, namun kata dia, tahapan harus tetap berjalan. "Ketika saya kembali, tahapan sudah selesai.," kata dia.
Menurut dia, apabila dinilai masih ada kekurangan, maka bisa diklarifikasi ke timnya. "Kalau saya mau klarifikasi, saya binggung, dimana kesalahannya, apa yang mau dibenarkan. Apa yang tidak mengikuti aturan. Jadi seperti itu," ujarnya.
Dia mengaku belum melihat laporan dugaan pelanggaran tersebut. "Intinya seperti ini, kalau ada yang mau diklarifikasi langsung saja. Kita akan buka klarifikasi dan sambil menjelaskan pembentukan itu sendiri," tuturnya.
Dia percaya kepada tim yang melaksanakan tugas sesuai prosedur dan tidak melanggar aturan maupun regulasi. "Hanya memang butuh penjelasan terkait itu. Nanti saya juga diskusikan ke teman-teman. Karena, kalau saya yang mau menjelaskan, saya kan tidak ada di tempat," ringkasnya.
Hasil dari laporan timnya, kata dia, sudah sesuai regulasi. "Saya percaya, mereka tak akan berani melanggar aturan.Karena mereka adalah tim yang terdiri tiga komisioner dan beberapa staf," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Nunukan M Yusran mengatakan, pihak pelapor baru memasukan dan melengkapi berkas laporannya hingga Selasa (13/3) siang. Ada dua pelapor , yakni Dedi Junaidi dan Alfian.
" Pokok perkara seputar pembentukan PPK dan PPS, khususnya di Kecamatan Nunukan," kata dia.
Rencananya, kata dia, Selasa (13/3) malam akan kembali menggelar rapat pleno untuk mengkaji laporan tersebut. "Insya Allah, besok (Hari ini, Red.) akan sudah diputuskan," ungkapnya.
Saat ini, menurut dia, masih mengindentifikasi bentuk pelanggaranya, apakah administrasi atau sengketa. "Atau justru dugaan pelangggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Makanya, kita perlu kaji lagi," tandas dia.
Dia juga mengaku hingga saat ini belum dilakukan sidang apapun mengenai dugaan pelanggaran itu. "Sidang kita lakukan setelah pemeriksaan pendahuluan di internal kami dan dibawa ke rapat pleno," jelasnya.
Sehingga kata dia, yang paling mungkin laporan tersebut adalah dugaan pelanggaran administratif pasal 460 atau kode etik pasal 456, atau justru keduanya.
"Untuk masuk kategori sengketa proses Pemilu tidak memungkinkan, karena sengketa Pemilu legal standingnya harus sengketa peserta Pemilu dengan peserta Pemilu atau peserta Pemilu dengan KPU atas di keluarkannya putusan KPU," ungkap dia.
Sementara, lanjut da, kedua pelapor bukan peserta Pemilu. Sehinga kemungkinan besar akan masuk dalam pelanggaran administratif atau kode etik , atau justru keduanya.
"Nah, jika etik, maka kita akan teruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dan, DKPP yang akan melakukan sidang pemeriksaan," ujarnya.
Diketahui, KPU dituding melakukan pelanggaran perekrutan calon anggota PPK dan PPS. Hal itu berdasarkan laporan tertulis ke Bawaslu Nunukan. Ada 4 poin yang dilaporkan ke Bawaslu.
Pertama, dalam seleksi PPK dan PPS pada administrasi pendaftar tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat saat pengumuman hasil penelitian adiministrasi selama 7 hari yang ditetapkan KPU Nunukan pada tanggal 4-10 Februari lalu, berdasarkan pengumuman nomor 12/PENG/KPU-kab-Nnk-021.436126/I/2018 tentang Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Serentak 2018.
Kedua, hasil seleksi tertulis yang diumumkan tanggal 10 Februari 2018 tercantum 6 nama peserta Calon PPK. Ketiga, ada perubahan nama peserta calon PPK yang diubah KPU Nunukan pada pengumuman Nomor 32/PENG/KPU-Kab-Nnk-021.436126/II/2018 tentang Perubahan Enam Besar Calon Anggota PPK dan PPS di Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebaik, Sebaik Timur dan Sebaik Utara, dalam rangka Pemilu tanggal 13 Februari 2018. Perubaha itu ditandatangani Plh Ketua KPU Nunukan, Gusti Hatta SH. Namun, tidak dibubuhi cap atau stempel , sehingga keabsahan keputusan tersebut diragukan.
Kemudian, dalam putusan itu sudah melewati batas waktu tahapan yang telah ditetapkan KPU Nunukan Nomor 12/PENG/KPU-kab-Nnk-021.436126/I/2018 tentang Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Serentak 2018.
Keempat, lampiran berita acara rapat pleno perubahan enam besar calon anggota PPK. Dimana, penggantian nama tersebut tidak mencantumkan nilai hasil tes tertulis, sesuai pengumuman awal tanggal 10 Februari.



Lazada Indonesia