Home » Utama » BNNP Kaltara Segera Miliki Klinik Pratama

BNNP Kaltara Segera Miliki Klinik Pratama

TARAKAN – Kamis (15/3) nanti, rencananya panti sosial yang sebelumnya dikelola Dinas Sosial Pemkab Bulungan akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kaltara dan akan beralih fungsi menjadi Balai Rehabilitasi berupa Klinik Pratama.
Kepala BNNP Kaltara, Brigjend Ery Nursatari saat dikonfirmasi Selasa (13/3) mengatakan meski status pinjam pakai sudah ditandatangani, untuk pengadaan infrastruktur balai rehabilitasi, perawat hingga dokter yang bertugas nanti belum bisa dianggarkan.
”Karena ini di pertengahan tahun, kami belum bisa ajukan anggaran yang maksimal. Tapi, kita akan minta bantuan sama Bupati ataupun Gubernur, yang penting jalan dulu, kami minta dibantukan perawat dua dulu lah, supaya balai rehab ini bisa jalan,” ujarnya.
Ia berharap, meski masih berstatus pinjam pakai, ke depannya nanti bangunan panti sosial ini bisa dihibahkan. Jika sudah dihibahkan, bisa langsung menjadikan balai rehabilitasi pertama di Kaltara.
“Klinik pratama dulu, kalau ada perubahan dihibahkan ke kami, nanti akan kita usulkan menjadi balai rehabilitasi, Klinik Utama di Kaltara. Sekarang, kita juga coba benahi dulu, tidak bisa pakai target berapa yang akan kita rehabilitasi, kan kita tahu sendiri orang yang mau direhab itu sulit untuk datang sendiri,” kata jenderal bintang satu ini.
Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Kaltara, Tulus juga menambahkan sesuai dengan standar layanan maksimal untuk memberikan pelayanan di balai rehabilitasi, ruang dan kantor sudah siap. Namun, sarana alat kesehatan masih harus dilengkapi.
“Tidak cuma gedungnya, kan perlu juga layanan rehabilitasi medis, tapi itu akan kami komunikasikan lagi dengan BNN pusat,” ungkapnya.
Ia juga menargetkan untuk mengurus izin terlebih dahulu yang akan disampaikan langsung ke Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) seperti dokter, perawat dan admin sudah siap dalam memenuhi standar klinik pratama.
“Begitu juga dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bisa menyiapkan dua SDM tadi. Kalau BNN begitu, sudah ada izin baru bisa dianggarkan,” tandasnya.



Lazada Indonesia