Home » Patroli » Maret Ini, Polisi Janjikan Tersangka

Maret Ini, Polisi Janjikan Tersangka

TARAKAN – Kapolres Tarakan AKBP Dearystone Supit melalui Kasat Reskrim AKP Choirul Yusuf memastikan, Maret ini penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tarakan bersama Polda Kaltim menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang melibatkan dua pejabat di lingkungan Pemkot Tarakan.
“Bulan ini kita bawa ke Polda, setelah kita gelar dan beberkan barang bukti yang mengarah ke tersangka, baru nanti Polda menetapkan tersangka. Kita pastikan, bulan ini juga sudah ada tersangkanya, kemungkinan besar saat gelar itu sudah langsung ditetapkan tersangka,” katanya, dikonfirmasi, Selasa (13/3) kemarin.
Kasus ini sendiri, sebenarnya sudah dilidik sejak tahun 2017 lalu, namun baru naik ke tingkat penyidikan pada Januari tahun ini.
“Kita mengumpulkan barang bukti, melengkapi berkas administrasi sampai pemeriksaan saksi ahli, makanya butuh waktu lama untuk bisa naik ke tingkat sidik. Kasus korupsi ini beda dengan pidana umum lainnya, pembuktiannya juga harus lebih detail,” katanya.
Meski belum mau membeberkan pasal yang akan menjerat kedua pejabat ini, Kasat Reskrim memastikan proses tetap dilanjutkan meski pengembalian kerugian negara sudah dilakukan.
“Intinya, sesuai pasal 4 Undang Undang tentang tipikor,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan, Firmananur saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui adanya penyelidikan terkait pengadaan lahan. Bahkan, soal siapa saja yang terlibat dalam pengadaan lahan dan lahan apa saja yang dibebaskan di tahun anggaran 2015, ia menolak membeberkan.
“Kalau memang ada (dugaan kasus korupsi lahan), kan pasti masih proses pemeriksaaan. Tapi saya tidak tahu kalau dari 23 orang saksi itu ada beberapa PNS yang juga menjadi saksi terkait kasus pengadaan lahan. Saya cuma tahu ada pegawai negeri yang dipanggil untuk dimintai keterangan di kepolisian,” kata Mantan Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkot Tarakan ini saat dikonfirmasi, Selasa (13/3) kemarin.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tarakan, Arbain juga memberikan tanggapan serupa. Ia bahkan mengaku tidak mengetahui sama sekali proses pengadaan lahan tersebut, padahal proses pencairan untuk pengadaan lahan berada di BPKAD, meski proses administrasi ada di Bagian Tata Pemerintahan.
“Saya malah dengar dengar aja dari koran, tapi saya tidak tahu itu. Katanya lahan di Kelurahan Karang Balik, tapi kan di koran pun tidak menjelaskan,” katanya, ditemui di ruang kerjanya di Gedung Gabungan Dinas II, Pemkot Tarakan, Selasa (13/3).
Selain itu, ia mengaku meski polisi membeberkan ada saksi dari PNS yang diperiksa, ia pun tidak pernah dipanggil sebagai saksi. Menurut Arbain juga, untuk pengadaan lahan di tahun 2015 lalu, ia belum menjabat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) atau sekarang sekarang BPKAD.
“Saya tidak ada kaitan sebenarnya dengan masalah ini,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Tarakan tengah melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di bawah 5 hektare untuk fasilitas pemerintah, di tahun anggaran tahun 2015 dengan anggaran Rp2 miliar lebih. Penyelidikan yang bermula dari laporan masyarakat ini, diduga melibatkan dua orang oknum pejabat di lingkungan Pemkot Tarakan. 



Lazada Indonesia