Home » Politik » UU MD3 Mulai Berlaku Hari Ini

UU MD3 Mulai Berlaku Hari Ini

JAKARTA - Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) diketahui mulai berlaku hari ini, Rabu (14/3), seiring dengan berjalannya waktu selama 30 hari sejak disahkan pada 14 Februari 2018 lalu. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum juga menandatangani UU tersebut, mengingat adanya kontroversi di beberapa pasal.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan, meski tak ditandatangani Jokowi, UU MD3 tetap berlaku.
“Jadi terkait dengan UU MD3, kami berharap dalam beberapa waktu ke depan UU tersebut bisa berlaku sebagaimana yang bisa diatur dalam konstitusi kita. Ketika dalam waktu 30 hari presiden tidak menandatangani, UU tersebut berlaku,” kata politikus yang akrab disapa Bamsoet itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).
Ia berharap, Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena tidak ada kepentingan memaksa terkait UU itu.
“Kami dari DPR RI berharap Perppu tidak perlu dikeluarkan, karena tidak ada kepentingan memaksa, hanya ada ketidaksesuaian terhadap setidaknya tiga pasal dan itu mudah untuk memperbaikinya,” ujar politisi Golkar tersebut.
Perbaikan tersebut, katanya, bisa dilakukan dengan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah UU berlaku. Sebab sebelum UU tersebut berlaku, uji materi tidak bisa dilakukan. Dengan demikian setelah UU tersebut diberi nomor oleh pemerintah dan diundang-undangkan, maka publik bisa mengajukan uji materi tersebut di MK.
Tidak hanya itu, dengan presiden mengeluarkan Perppu, katanya, maka ongkos politik akan mahal mengingat tujuan yang dicapai juga sama adalah memperbaiki tiga pasal yang tidak sesuai.
“Tapi kami meyakini publik bisa melakukan uji materi pascaberlaku, kami serahkan ke MK untuk memutuskan mana yang terbaik karena kami meyakini keputusan MK mempertimbangkan kepentingan rakyat,” katanya.
Bamsoet menekankan, setelah UU itu berlaku, DPR akan berkirim surat kepada Fraksi PDIP untuk mengirim nama yang diajukan sebagai calon pimpinan DPR. Sebelum berlaku, maka hal itu belum bisa dilakukan.
“DPR mengirim surat pada PDIP untuk segera mengirim nama kadernya terbaik untuk duduk atau akan dilantik nanti dalam posisi Wakil Ketua DPR,” ujar politikus Golkar tersebut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan menentukan sikap atas UU MD3 pada Rabu, 14 Maret. Ia masih mengkaji UU itu dan belum menyiapkan langkah menerbitkan Perppu.
“Nantinya waktunya pada tanggal 14 Maret, tepat satu bulan sesuai dengan konstitusi, atau tepat sebulan undang-undang tersebut disepakati DPR melalui sidang paripurna,” kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kamis, 8 Maret 2018.



Lazada Indonesia