Home » Headline » Tertibkan Pedagang Pinggir Jalan, Pemerintah Bangun Pasar

Tertibkan Pedagang Pinggir Jalan, Pemerintah Bangun Pasar

Tertibkan Pedagang Pinggir Jalan, Pemerintah Bangun Pasar
Pasar rakyat yang berada di Kampung Empat ini dibangun oleh Kementerian Perdagangan dan akan digunakan oleh para pedagang yang selama ini berjualan di pinggir jalan.

TARAKAN – Untuk menertibkan pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Sei Seyap, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membangun pasar dengan 96 lapak di Kampung Empat Kota Tarakan. Untuk mengantisipasi adanya praktik jual beli kios, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Tarakan mengancam akan menempuh jalur hukum jika ditemukan pedagang siluman.
Ditegaskan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Tarakan, Tajuddin Tuwo, bahwa pembangunan pasar rakyat ini sudah mencapai 95 persen. Kontraktor sudah melakukan tahap finishing, dengan memasang keramik, dan memasang fasilitas yang ada.
“Untuk pasar rakyat yang berada di Kampung Empat, Pemkot Tarakan memiliki tugas membangun jalan ke pasar, nanti kita akan aspal. Meskipun belum selesai dibangun tetapi sudah banyak sekali yang mendaftar, sudah ada sekitar 400-an orang, tetapi nanti akan kita seleksi siapa yang berhak untuk menempati lapak yang ada di sana,” terangnya, saat ditemui Koran Kaltara di ruang kerjanya, Selasa (13/3).
Ditegaskan Tajuddin Tuwo, pedagang yang berhak menempati lapak pasar rakyat ini adalah yang sudah memiliki usaha jualan, tetapi berada di pinggir jalan karena dapat mengganggu arus lalu lintas. Selain itu, kios ini tidak boleh diperjual-belikan kepada oknum.
“Yang penting punya usaha, jualan apa aja baru masuk kategori. Dan kios yang ada tidak untuk diperjual-belikan, karena kita akan pungut retribusi setiap bulan, bukan dijual. Pasar rakyat ini ada 96 unit kios, dan diperuntukkan bagi penjual yang ada di pinggir jalan untuk masuk ke dalam pasar supaya tidak mengganggu lalu lintas,” ungkapnya.
Pemkot Tarakan sudah memiliki pengalaman masa lalu, dimana salah satu komplek pertokoan dibangun oleh pemerintah namun ditengah jalan justru diperjual-belikan bahkan ada yang menjadi hak milik. Oleh karena itu, pengelolaan pasar akan ada Unit Pelaksana Tugas (UPT) sehingga ada penarikan retribusi setiap bulannya.
“Jika ada yang jual beli kios di pasar rakyat ini, bisa kita tuntut, bisa kita pidanakan. Yang menjual-belikan kios pasar rakyat ini bisa dipenjara. Dan pasar ini menjadi tanggung jawab saya untuk mengelola. Kalau pasar-pasar yang lain dulu bukan saya,” ucapnya.
Sementara itu, salah satu pedagang sayur yang tidak jauh dari pembangunan pasar rakyat, Nursia mengaku dirinya berharap dapat prioritas menempati kios. Hal ini dikarenakan, usaha jualan sayur-mayur yang disuplai dari para petani yang ada di sekitar Kampung Enam dan Mamburungan, menjadi penghidupan bagi keluarga.
“Pendapatan saya hanya dari sini, setidaknya nanti saya bisa menempati pasar baru itu. Katanya untuk pedagang yang ada di pinggir jalan. Kalau saya jualan di sini lumayan ada saja yang beli, tetapi kalau di pasar akan lebih enak tempatnya dan pembelinya akan datang dengan sendiriya,” ungkapnya.
Disinggung apakah dirinya sudah mendaftar sebagai calon pedagang yang akan menempati pasar rakyat, ibu tiga anak ini mengaku belum tahu kemana harus mendaftar, “Belum daftar mas, tidak tahu harus kemana mendaftarnya. Mudah-mudahan nanti ada pendataan oleh pemerintah, supaya saya juga ikut dalam daftar ke pasar itu,” harapnya. 



Lazada Indonesia