Home » Headline » Pemilik Izin Importir Terancam Dicabut

Pemilik Izin Importir Terancam Dicabut

TANJUNG SELOR – Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMK Kalimantan Utara (Kaltara), Budi Harsono mengungkapkan, terdapat 18 izin Angka Pengenal Importir (API) yang terancam dicabut bulan ini. Menurutnya, pencabutan merupakan langkah akhir akibat pemegang izin tidak menunjukkan itikad baiknya selama masa pembekuan selama tiga bulan lalu, atau sejak 13 Desember tahun 2017.
Budi menjabarkan, 18 izin tersebut terdiri dari dua jenis izin API. Yakni API jenis Umum (API-U) dan API jenis Produsen (API-P). Sebelumnya, para pemegang izin ini terpaksa harus melepas identitasnya, karena tidak memenuhi tanggung jawab terhadap kepemilikan tanda pengenal importir tersebut. Dimana yang seharusnya mereka wajib memberikan laporan selama tiga bulan sekali, namun realitanya, tidak ada sama sekali tembusan yang masuk ke pihak Disperindagkop.
“Berdasarkan ketentuan yang ada, baik ada kegiatan impor ataupun tidak, para pemegang izin API ini harus memberikan laporan kepada kami selaku perwakilan pemerintah,” terang Budi saat dikonfirmasi, Selasa (13/3).
Kendati sudah melewati batas toleransi, pihaknya masih memberi tambahan tenggak waktu hingga akhir Maret. Adapun ketika kesempatan terakhir tersebut juga ternyata tidak dimanfaatkan, maka pihaknya akan mengambil keputusan bulat untuk mencabut kepemilikan izin mereka.
“Kami masih menunggu dulu hingga akhir Maret. Apabila sampai waktu tersebut tidak ada itikad baik ke kami ataupun melalui Disperindagkop di kabupaten dan kota, maka kami akan langsung mencabutnya,” papar Budi.
Ketika ditanya implikasi pencabutan izin tersebut terhadap stabilitas perdagangan luar negeri, Budi memastikan bahwa tidak ada dampak yang bersifat negatif. Menurutnya selama ini pun tercatat bahwa 18 izin API ini tidak aktif mendukung kinerja impor barang dengan tujuan diolah menjadi komoditas ekspor. Sehingga ketika keberadaannya dihilangkan, otomatis tidak mengganggu nominal ekspor Bumi Benuanta – Sebutan Kaltara.
“Dengan dicabutnya izin tersebut, kita bisa memetakan secara lebih matang dan jelas mengenai komoditas apa saja yang dibutuhkan importir dari Kaltara,” ujar Budi.
Adapun terhadap 40 perusahaan yang telah memenuhi tanggung jawabnya terkait izin API ini, Budi berharap tidak ada lagi kewajiban yang dilalaikan mereka. Sehingga dengan adanya kerjasama dan kontribusi yang baik dari pihak pemerintah dan pelaku usaha, maka otomatis dapat memajukan sektor perdagangan luar negeri di daerah.
“Harapan kita semua bisa saling bekerjasama. Dimana ada timbal balik yang diberikan untuk sama–sama mendukung iklim perdagangan luar negeri yang lebih kondusif,” tutup Budi.



Lazada Indonesia