Home » Headline » WTP Berturut -turut sampai Terbaik dalam Penjaringan ASN

WTP Berturut -turut sampai Terbaik dalam Penjaringan ASN

SAMARINDA - Menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dan provinsi termuda di Indonesia, tak membuat Kaltara manja. Terbutki, selama 3 tahun berturut-turut yakni 2014, 2015 dan 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kaltara mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sederet prestasi lain, seperti menjadi Provinsi terbaik dalam Seleksi Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) juga disematkan kepada Kaltara. Meraih semua itu, tentu bukanlah hal yang mudah. Bagaimana tidak, sebagai provinsi termuda, Kaltara punya segudang kekurangan dari segi infrastruktur sampai sumber daya manusia (SDM).
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie membeberkan, bahkan dirinya sampai merelakan uang pribadinya untuk membantu operasional jalannya pemerintahan di masa-masa awal. “Saya kasih pinjam Rp100 juta uang pribadi saya, kalau ada perjalanan dinas yang dekat-dekat, untuk ATK, macam-macam. Ya kita tidak punya apa-apa waktu itu,” kenang Irianto saat menjadi pembicara pada Diklat PIM Tingkat II Angkatan V di Ruang Makarti Bhakti Nagari Kampus Pusat Kajian Dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda Selasa (13/3) kemarin.
Menurut mantan Sekprov Kaltim ini, kepemimpinan seseorang besar pengaruhnya terhadap sesuatu yang dipimpinnya. Ia menyebut, lebih baik sekawanan kambing dipimpin oleh pemimpin bermental Singa. Hal itu pulalah, katanya yang diterapkan di Kaltara. Menjadi PNS, kata dia, tak sekedar bekerja. “Kita sebagai pegawai itu menjalankan sumpah jabatan. Menjalankan sumpah jabatan itu, menjalankan aturan. Jadi kalau ada yang melanggar aturan, berarti melanggar sumpah jabatan, dan itu akan dipertanggungjawabkan kepada tuhan,” ucapnya.
Sikap rela berkorban, dan komitmen dalam menjalankan tugas, mutlak wajib dimiliki dalam setiap jiwa PNS. “Saya pangkas Rp192 miliar dari tunjangan gaji pegawai untuk membantu anggaran kita, seperti perbaikan jalan, macam-macam,” tukasnya.
Ketegasan dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan, juga harus dimiliki. Ia mencontohkan seperti dalam hal perekrutan pegawai. Gubernur mengaku pernah didatangi sejumlah pejabat, dan mantan pejabat yang membawa kerabatnya untuk bisa menjadi pegawai, atau bahkan pejabat di Kaltara. “Tapi saya katakan, gubernur tidak bisa menentukan. Rekrutmen harus bebas dari nepotisme. Anak saya saja gak ada yang jadi pns,” tandasnya. 



Lazada Indonesia