Home » Advertorial » 24 Anggota DPRD Bulungan Sudah Serahkan LHKPN

24 Anggota DPRD Bulungan Sudah Serahkan LHKPN

24 Anggota DPRD Bulungan  Sudah Serahkan LHKPN
TAATI ATURAN - Para anggota DPRD Bulungan saat melaksanakan kegiatan rapat paripurna.

TANJUNG SELOR – Sebanyak 24 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan, telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui sistem elektronik kepada Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
Penyerahan LHKPN ini, seperti dijelaskan Ketua DPRD Bulungan Syarwani, dilakukan atas dasar aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
Syarwani mengatakan, penyerahan LHKPN itu sudah dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh KPK pada 31 Maret lalu. Namun, kata dia, dari 25 anggota DPRD Bulungan periode 2014 – 2019, masih ada satum orang yang belum menyampaikan LHKPN kepada pihak KPK. Tapi sayangnya, Syarwani enggan untuk menyebutkan nama anggota DPRD Bulungan yang belum menyerahkan LHKPN tersebut.
Akan tetapi, ia tetap berjanji akan segera menindaklanjuti informasi masih adanya anggota Dewan yang belum memenuhi kewajibannya menyerahkan LHKPN tersebut. “Kita upayakan, April ini pihak Sekretariat Dewan sudah dapat menyelesaikan berkas administrasi pelaporan 1 anggota yang bersangkutan. Ini juga sudah dipermudahkan dengan sistem elektronik,” kata dia.
Syarwani mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima dari KPK, tingkat kepatuhan DPRD Bulungan telah mencapai 96 persen. Dengan angka tersebut, DPRD Bulungan menempati posisi 18 secara nasional untuk tingkat kepatuhan atas LHKPN. “Secara nasional untuk tingkat kepatuhan kami berada di posisi 18. Kalau di Kaltara, tentu posisi kita yang pertama,”jelasnya.
Menurut dia, pelaporan LHKPN yang diserahkan kepada pihak KPK merupakan komitmen dari DPRD Bulungan untuk menjadi penyelanggara negara yang bersih, jujur, dan terbuka. Dan tentu, itu menjadi bukti bahwa anggota DPRD Bulungan selalu terbuka dengan harta kepemilikan kepada konstituen pemilih di daerah pemilihnya. “Ketika LHKPN dilaporkan, KPK setidaknya dapat memantau pertumbuhan harta yang dilaporkan setiap tahunnya. Dan apa yang dilakukan oleh DPRD Bulungan ini menjadi bukti bahwa kita benar-benar ingin sebagai penyelenggara negara yang bersih,” pungkasnya. 



Lazada Indonesia