Home » Utama » Warga Tolak Perluasan Lahan Pemakaman

Warga Tolak Perluasan Lahan Pemakaman

NUNUKAN- Wacana perluasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di RT 2 (Kampung Rambutan) Kelurahan Nunukan Timur (KNT) Kecamatan Nunukan, yang rencananya diluaskan hingga masuk ke wilayah RT 5 KNT ditolak warga yang tinggal di sekitar lahan tersebut.
Penolakan dilakukan, karena lahan rencana perluasan tersebut merupakan kawasan pemukiman penduduk yang langsung berbatasan dengan rumah warga. Lokasi lahan, merupakan kawasan pemukiman penduduk di tengah perkotaan, diantara Jl TVRI, Jl Gang Delima dan Jl Pasar Baru.
“Langsung berbatasan dengan rumah warga. Jadi kalau rencana itu dilakukan, ada warga yang begitu keluar pintu sudah berdampingan dengan makam,” kata Misdarlina, warga sekitar lokasi di RT 5 KNT.
Dia menjelaskan, bahwa wacana perluasan lahan pemakaman itu muncul dari warga yang bukan tinggal berbatasan langsung dengan lahan rencana perluasan itu. “Dimana perasaannya, orang membangun rumah sengaja membelakangi pemakaman yang sekarang. Tapi tiba-tiba lahan disebelah rumah mau dijadikan pemakaman juga,” ujarnya.
Selain itu, menurunya, rencana perluasan lahan itu melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
Disebutkan dalam Pasal 2, bahwa dalam melakukan penunjukan dan penetapan tempat (pemakaman) umum, harus berdasarkan pada rencana pembangunan daerah, dan atau rencana tata kota.
“Yang menetapkan bukan lurah, meskipun itu usulan warga. Tapi berdasarkan peraturan itu, yang menetapkan lahan pemakaman adalah kepala daerah tingkat II, dalam hal ini Bupati. Jadi jangan sampai ada yang melampaui kewenangan yang bukan wewenangnya,” ujarnya.
Dalam peraturan itu, dijelaskan ketentuan dalam menetapkan lahan pemakaman, diantaranya tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya, menghindari penggunaan tanah yang subur, memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup dan mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan.
“Sementara disamping kiri, kanan, depan sudah ada rumah warga. Di belakang saja yang tidak ada, karena memang lahan pemakaman lama. Kami tidak menolak lahan pemakaman yang sudah ada saat ini, namun yang kami tidak setuju adalah rencana perluasannya. Karena, beberapa rumah yang dibangun warga dekat lahan pemakaman, memang sudah mempertimbangkan jarak batas dengan pemakaman, sehingga rumah warga tidak dibangun bersebelahan langsung dengan lahan pemakaman,” jelasnya.
Diketahui, lahan yang rencananya masuk perluasan pemakaman saat ini, hanya berukuran sekitar 15-an x 30-an meter (dua pemilik) dengan kondisi lahan miring (jurang) dan rawan longsor.
Menurutnya, lahan itu tidak layak dijadikan lahan perluasan pemakaman untuk kepentingan jangka panjang.
“Kami sependapat bahwa lahan pemakaman umum untuk kepentingan publik, namun jika memang warga di Kecamatan Nunukan sudah kesulitan mendapat lahan pemakaman, bukankah lebih baik mencari lahan baru diluar kawasan pemukiman warga yang lebih luas dan bisa menampung banyak jenazah?. Atau, masih bisa memanfaakan TPU di depan Kantor Dinas PU,” ujarnya. *
Sementara itu, Lurah Nunukan Timur, Toto mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara detail mengenai problem makam tersebut. Sebab, dirinya baru saja menjabat sebagai Lurah.
“Masalah ini tidak tuntas dengan Lurah yang dulu. Kebetulan tanah itu satu hamparan namun saya lihat ada rumah di tetangga. Saya tanya apa keberatannya dan minta so solusi apa,” kata dia.
Dia mengaku pihaknya bukanlah pengadilan yang memberi keputusan. “Saya panggil ini untuk musyawarah. Rencana ini akan diundang bagian pemakaman. Karena kemungkinan domain mereka,” ujarnya.
Menurut dia, Lurah tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan lahan makam. “Lurah ini kan perangkat kecamatan. Saya hanya mengakomodir. Saya juga sudah jelaskan kepada warga. Saya ini kantor kelurahan bukan kantor pengadilan yang bisa membenarkan ini bisa atau ini tidak bisa. Saya ini kan hanya memanggil rapat, mencari solusi bersama dengan warga,” ujarnya.
Lanjut dia, saat pertemuan pertama yang pihaknya lakukan ada beberpa opsi yang sudah diberikan ke warga.
“Pertama saya tanya dari warga tetangga itu kan, sebagai warga negara yang baik bagaimana dengan pendapat bapak. Tapi mereka keberatan pak karena bau dan takut. Nah jawaban itu saya lemparkan lagi ke warga bagaimana cara agar tidak takut dan bau. Carilah solusinya,” tambahnya.
Jika melalui voting suara, kata dia, memang banyak warga yang setuju mengenai perluasan itu. “Nah, saya ini tidak serta merta melakukan itu, saya juga mempertimbangkan aspek dan dampak orang yang tinggal disitu,” tambahnya.
“Saya memang tidak punya otoritas. Karena mereka meminta pertemuan di sini ya saya akomodir. Warga juga mendesak meminta dipercepat pertemuan ini. Saya ini lurah baru, itu masalah lurah lama. Saya tidak memihak kepada siapapun saya tetap berada didi posisi yang lurus,” jelasnya.



Lazada Indonesia