Home » Utama » Pemerintah Alokasikan Rp 50,5 Miliar untuk Bandara Tanjung Harapan

Pemerintah Alokasikan Rp 50,5 Miliar untuk Bandara Tanjung Harapan

Pemerintah Alokasikan Rp 50,5 Miliar untuk Bandara Tanjung Harapan
TERKENDALA LAHAN - Untuk pengembangan Bandara Tanjung Selor agar lebih besar lagi, masih terkendala dengan masalah pembebasan lahan.

TANJUNG SELOR – Pengembangan Bandar Udara (Bandara) Tanjung Harapan, Tanjung Selor hingga kini masih terkendala dengan proses pembebasan lahan yang belum terselesaikan.
Di samping persoalan anggaran yang menjadi kendala, banyak masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan, menuntut dengan harga yang tinggi. Warga juga mendesak agar pembebasan lebih cepat diselesaikan.
Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Perkereta Apian Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara Andi Nasuha mengatakan, persoalan pembebasan lahan Bandara Tanjung Harapan sendiri sebenarnya merupakan pekerjaan atau kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Hanya saja, Pemerintah Provinsi Kaltara tetap membantu. “Memang ada keterbatasan dalam anggaran yang dijanjikan di 2018 ini oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Meskipun begitu kita tetap membantu dari provinsi,” ungkapnya kepada Koran Kaltara, Selasa (08/05.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, kata dia, tetap membackup untuk membantu menyelesaikan pembebasan lahan tersebut. Jika tahun 2017 lalu dianggarkan di APBD Perubahan, maka tahun ini dianggarkan untuk perencanaan, seperti administrasi.
“Pengambangan bandara ini sebenarnya alokasi dananya dari pusat. Namun pemerintah (pusat) tidak akan mengalokasikan anggaran, jika lahannya tidak clean and clear,” terangnya.
Untuk itu lah, lanjutnya, pada 2019 mendatang Pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan pembebasan lahan tersebut. Alokasi anggaran untuk pengembangan Bandara sendiri telah masuk di mata anggaran, yang nilainya Rp 50,5 miliar.
Andi menambahkan, sementara ini, Pemkab Kabupaten dan Pemprov Kaltara masih menyelesaikan proses administrasinya. “Karena tanah yang mau dibebaskan untuk program kerja Pemerintah, prosesnya panjang. Jangan sampai kita membayar, namun administrasinya tidak ada. Nanti kita yang kena. Makanya kita tetap komitmen menyelesaikan dan ada tahapannya,” sambungnya
Bukan hanya Pemerintah Bulungan saja yang akan menyelesaikan pembebasan lahan tersebut, namun juga oleh Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Pusat. “Anggaran yang cukup besar tidak bisa diselesaikan hanya kita sendiri, tetapi melibatkan pusat juga. Ini bukan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan bersama,” tegas Andi.
Yang jelas, lanjut dia, sesuai data Master Plan yang didapatkan itu, Pemerintah akan membebaskan semua secara bertahap dengan luasannya kurang lebih 280 hektare. “Pemerintah tetap berusaha menyelesaikan semuanya,” imbuh dia. 



Lazada Indonesia