Home » Advertorial » Tingkatkan Persentase Kepemilikan Data Kependudukan Kaltara

Tingkatkan Persentase Kepemilikan Data Kependudukan Kaltara

TANJUNG SELOR – Untuk memudahkan pelayananan terhadap masyarakat wilayah perbatasan, kalangan Lanjut Usia (Lansia), dan penyandang disabilitas dalam pembuatan dokumen kependudukan yang lengkap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) meluncurkan inovasi, Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (Si Pelandukilat).
Melalui sistem ini, dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, dilakukan dengan metode jemput bola. Artinya petugas mendatangi langsung ke tempat masyarakat berada. “Khusus untuk pelayanan di wilayah perbatasan, dalam pelaksanaannya, Disdukcapil Provinsi akan memfasilitasi Disdukcapil tingkat kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan,” kata Irianto, Rabu (16/5).
Dijelaskan, program Si Pelandukilat merupakan solusi aplikatif dalam hal pelayanan kependudukan. Di mana melalui sistem ini akan memutus permasalahan jarak dan kesulitan masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan. “Si Pelandukilat mampu memberikan pendamping untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan,” jelasnya.
Program melalui metode jemput bola ini, sebenarnya telah dilaksanakan sejak dua tahun lalu. Dan tiap tahun terus dilakukan perbaikan dalam hal pelayanannya. Tahun ini dengan Si Pelandukilat, pelayanan dilakukan mulai 1 hingga 10 Mei lalu di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau. Yakni, Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Selatan. “Di sini kita bekerja sama dengan Disdukcapil Malinau. Pelayanan jemput bola ini dilakukan selama 12 hari (termasuk waktu perjalanan). Lantaran, masih ada penduduk belum terdata,” jelas Gubernur didampingi Kepala Disdukcapil Samuel Parangan.
Di sini layanan administrasi kependudukan yang dilakukan, yakni pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, termasuk perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, serta perubahan data kependudukan. “Setelah di Malinau, dijadwalkan untuk melakukan pelayanan serupa di wilayah Kabupaten Nunukan. Utamanya, Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan,” jelas Irianto.
Ditargetkan pertengahan tahun ini pelayanan itu sudah dilakukan. “Disdukcapil menunggu laporan jumlah penduduk untuk menerima pelayanan ini dari Pemkab Nunukan,” ulasnya.
Secara umum, capaian cakupan program KTP elektronik di Kaltara 90 persen lebih. Sementara untuk wilayah perbatasan, sekitar 80 persen. Ditargetkan, dalam waktu dekat, seluruh wajib KTP di Kaltara sudah 100 persen memiliki KTP elektronik. “Untuk layanan pembuatan dokumen kependudukan di perbatasan, selama pemerintah daerah belum mampu mandiri melaksanakannya, maka akan terus kami fasilitasi hingga mereka mandiri,” tuntasnya.



Lazada Indonesia