Home » Utama » Desak Pemprov Kaltara Cabut Izin Tambang

Desak Pemprov Kaltara Cabut Izin Tambang

Desak Pemprov Kaltara Cabut Izin Tambang
KALTARA TOLAK TAMBANG Aksi damai yang digelar di simpang empat GTM menyuarakan penolakan tambang bermasalah dan Kaltara belajar dari kasus di Kaltim.

TARAKAN – Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Satu Bumi yang menggelar aksi damai di simpang 4 GTM, kemarin (30/5) mendesak Pemprov Kaltara untuk mencabut izin sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltara.
Menurut koordinator aksi, Dinda, terdapat 95 izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah di provinsi termuda ini sudah meninggalkan kerusakan lingkungan dan pencemaran di beberapa kabupaten
“Pelakunya tidak pernah ditangkap dan lingkungannya tidak pernah bisa diperbaiki seperti keadaan semula,” ujar Dinda. Aksi kemarin juga sekaligus memperingati Hari Anti Tambang.
Menurutnya, Kaltara seharusnya bisa belajar dari Kaltim sebagai saudara tua yang saat ini sudah mengoleksi 1181 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan menyisakan 632 lubang tambang yang tidak bisa ditutup kembali, bahkan sudah membuat 28 orang meregang nyawa di dalam lubang tambang tersebut.
Ia pun mengungkapkan banyak ruang hidup, perkebunan hutan dan sumber daya alam yang akhirnya hilang akibat kegiatan pertambangan. Meski aktivitas pertambangan menyerap lapangan pekerjaan, tambang juga mengakibatkan desa dan masyarakat adat ikut tergusur.
“Di Kaltim saja kegiatan tambang ini mengancam sumber daya alam terakhir, yaitu Bentang Alam Karst di Sangkulirang-Mangkalihat dan menyisakan bencana serta konflik-konflik di masyarakat yang tidak selesai. Seharusnya, Kaltara tidak meniru kegagalan Kaltim,” tuturnya.
Dari 95 IUP yang terbit di Kaltara ini, sedikitnya ada 45 IUP yang diakhiri dan masih direncanakan oleh Pemprov untuk mencabut 3 IUP lagi. Ke 45 IUP yang diakhiri itu saja, kata Dinda, menurut data Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kaltara, masih meninggakan piutang PNBP (penerimaan negara bukan pajak) yang belum dibayar sekitar Rp201 miliar (tidak membayar jaminan paska tambang).
“Dan hanya 2 perusahaan saja yang membayar jaminan reklamasi. Jadi, total ke 45 perusahaan pemegang IUP ini adalah 230 ribu hektare lahan ini saja yang bisa dilelang kembali oleh pemerintah untuk IUP baru,” beber Dinda.
Selain itu, Dinda juga menyinggung soal Dinas Perlindungan Hidup (DLH) Kaltara yang hanya menguasai 1 saja dokumen lingkungan dari seluruh perusahaan tambang se-Kaltara. Padahal, menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 bahwa dokumen dan informasi lingkungan harusnya sudah dikuasai DLH Kaltara.
“Berarti kan meragukan kalau Pemprov punya keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga timbul masalah lingkungan di Malinau dan Kabupaten Tana Tidung yang tidak selesai. Akibatnya sungai tercemar dan pelakunya tidak ditangkap,” tegasnya.
Belum lagi Kabupaten Bulungan yang memiliki IUP terbanyak se Kaltara, jumlahnya mencapai 39 IUP, sementara 13 IUP di Kabupaten Nunukan, 11 di antaranya d kawasan hutan dan 7 menambang kawasan hutan tanpa izin.
“Kami menuntut izin tambang yang bermasalah dicabut, memberikan sanksi perusahaan yang tidak taat hukum, memulihkan sungai yang tercemar, tidak mengeluarkan izin tambang yang baru, menagih piutang PNBP, jaminan pasca tambang dan reklamasi yang belum dibayar serta mengembalikan lahan bekas tambang ke masyarakat untuk melakukan pemulihan lingkungan,” tegasnya lagi.
Usai menyuarakan aksinya di simpang empat GTM, massa yang langsung longmarch ke kantor penghubung Pemprov Kaltara di Jalan Mulawarman dan kembali melakukan orasi. Baru sekira pukul Pukul 15.15 Wita Kepala Kantor Penghubung Pemprov Kaltara, Aripuddin menerima dan menampung seluruh aspirasi dan tuntutan dari massa. Selanjutnya, semua tuntutan akan dibawa ke Gubernur Provinsi Kaltara dan sebagai buktinya akan mengikutsertakan 2 orang perwakilan dari Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup untuk ke Kantor Gubernur Provinsi Kaltara, 31 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wita.
Sebagai informasi, Forum Satu Bumi yang gelar aksi kemarin terdiri dari IMPA UB, HNI Cabang Tarakan, OI Tarakan, Fakultas Ekonomi UBT, Mapala STMIK PPKIA, UKM Seni UBT, UKM Olahraga UBT, The Nort Borneo, HIMITAN dan BEM Universitas Borneo. 



Lazada Indonesia