Home » Utama » SPDP Khusus, BC Tetapkan Satu Tsk Kasus Tongkang

SPDP Khusus, BC Tetapkan Satu Tsk Kasus Tongkang

SPDP Khusus, BC Tetapkan  Satu Tsk Kasus Tongkang
MASIH SPDP: Dua tugboat dan satu tongkang muatan sparepart dari Cina, saat diamankan KP Nakula Ditpolair Baharkam Mabes Polri, Januari lalu.

TARAKAN – Kejaksaan Negeri Tarakan akhir Mei lalu, menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) khusus perkara bea dan cukai dua tugboat Dolphine dan Alexander dengan satu orang tersangka, RL dan sudah dilakukan penahanan.
Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Rachmad Vidianto melalui Kasi Pidana Khusus Frederick Richard Silaban ketika dikonfirmasi Jumat (8/6) kemarin, menuturkan meski sudah menerima SPDP khusus, pihaknya belum mendapatkan penjelasan dari penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Kalimantan Bagian Timur.
“Kalau posisi RL dalam perkara itu, kita belum tahu karena belum menerima berkas. Hanya, memang sudah ada tersangkanya,” ujarnya.
Dalam SPDP, dijelaskan RL dijerat Pasal 102 huruf (b) Undang-undang No. 17 tahun 2006, bahwa setiap orang yang membongkar barang impor di luar kawasan kepabean.
Setelah ada SPDP penetapan tersangka ini, kata Frederick belum ada koordinasi antara Kejaksaan dan penyidik Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur. Menurutnya, mungkin saja dalam persiapan dan proses pemberkasan tersangka bea cukai ini, tidak ada kendala ditemui, sehingga penyidik belum berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pemberkasan perkaranya.
“Kalau koordinasi itu kan, misalnya contoh kalau ada kesalahan. Tapi, sampai saat ini kan dari bea cukai sendiri belum ada koordinasi langsung secara resmi official ke Kejaksaan. Mungkin mereka lagi pemberkasan, penyusunan lah, ya kita saat ini tinggal menunggu berkasnya,” katanya.
Kata Frederick lagi, penahanan RL sudah diperpanjang atas permintaan penyidik. Namun, soal kapan akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk tahap 2, belum dipastikan. “Ya, kita menunggu saja,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Rachmad Vidianto mengatakan pihaknya akan lebih proporsional untuk menindaklanjuti SPDP yang dikirimkan penyidik DJBC Kalimantan Bagian Timur ke Kejaksaan.
“Biar penyidik bekerja dulu, berkasnya sudah masuk baru Jaksa bisa ngomong soal perkaranya lebih jauh. Yang jelas, perkara ini kan terbagi dalam dua perbuatan berbeda, dan kita belum mengetahui dengan jelas untuk tindak pidana bea cukainya karena berkas masih di penyidik bea cukai itu,” katanya.
Ia pun menegaskan, Jaksa hanya mau pertanggungjawabkan di persidangan, sehingga meski sudah ada tersangka, masih perlu dilakukan kajian lagi sejauh mana dan dimana keterlibatan tersangka yang ditetapkan tersebut.
“Kalau soal barang bukti yang berkaitan seperti kapal tunda, tongkang dan barang di dalamnya yang dibawa dari luar negeri itu kan status penyitaan sementara untuk kepentingan penyidikan. Kalau kapal, nanti sudah putusan baru dikembalikan. Misalnya mau pinjam pakai juga saat ini masih kewenangan Bea Cukai dan itu dimungkinkan,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, pengungkapan satu unit kapal tongkang beserta dua tugboat Dolphine dan Alexander di perairan Desa Muara Batu Pasu, Kabupaten Bulungan yang membawa barang-barang impor dari Shanghai, Cina pada 6 Januari lalu oleh Kapal Patroli (KP) Nakula Ditpolair Baharkam Mabes Polri, terbagi dalam dua perkara.
Untuk perkara pelanggaran administrasi dengan dua orang terdakwa sudah dalam putus di Pengadilan Negeri Tarakan, sementara untuk kepabeanan ternyata perkaranya masih dalam tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). 



Lazada Indonesia